Pengawasan Eksternal Mutlak

HAKIM memiliki posisi dan kedudukan yang sangat mulia dalam sistem peradilan. Saking mulianya, maka di dalam sistem tersebut hakim mendapat sebutan wakil Tuhan di muka bumi.

Sebutan itu tentu mengandung pesan intrinsik yang teramat kuat, bahwa posisi hakim sebagai pemegang otoritas dalam memutuskan perkara nyaris mutlak seperti Tuhan. Hakimlah yang menentukan seorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah dalam setiap vonis suatu perkara di pengadilan.

Dengan kekuasaan yang demikian menentukan itu, mereka yang telah menyandang resmi status sebagai hakim pun diharapkan memiliki kualifikasi 'mendekati' Tuhan. Selain banyak syarat profesional dan formal, termasuk memiliki gelar  sarjana hukum dan lulus pendidikan hakim, ada pula syarat-syarat nonakademis yang menjadi keniscayaan sebelum seseorang mendapat sebutan  hakim.

Salah satu yang terpenting ialah memiliki sifat-sifat yang  menunjang karakter dan kredibilitas. Ia harus berwibawa, jujur, adil,  dan berkelakuan tidak tercela.

Ironisnya, syarat-syarat terakhir itu tidak dimiliki oleh semua hakim. Dalam sejumlah kasus, hakim yang semestinya memvonis kasus pelanggaran hukum, justru divonis oleh hakim lain sebagai terpidana.

Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri pada 2005, misalnya, sebanyak 21 hakim telah ditangkap lembaga antirasywah itu karena terlibat praktik lancung. Kasus yang terakhir terjadi Selasa (27/11) saat KPK menangkap tangan dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus dugaan suap terkait dengan perkara perdata.

Hakim Iswahyudi Widodo dan Irwan, dalam kasus itu, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama panitera Muhammad Ramadhan  karena diduga menerima suap 47 ribu dolar Singapura (sekitar Rp500 juta) dan Rp150 juta dari advokat Arif Fitrawan (AF) dan seorang pihak swasta Martin P Silitonga (MPS).

Kerapnya hakim menjadi korban OTT KPK membuat efektivitas pengawasan internal oleh Mahkamah Agung (MA) pun dipertanyakan. Benar bahwa MA memiliki Peraturan MA No 8/2016 yang mengatur pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan MA dan peradilan di bawahnya.

Akan tetapi, semakin banyaknya hakim dan panitera  yang terjaring OTT KPK memperbanyak fakta empiris yang mengisyaratkan  bahwa pengawasan internal MA tidaklah cukup. Selain pengawasan internal, sejatinya ada pula pengawasan eksternal yang  dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY).

Akan tetapi, pengawasan eksternal oleh KY ini tidak efektif karena KY tidak memiliki kewenangan untuk  melakukan eksekusi. Apalagi, kewenangan pengawasan KY ini juga sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada 2015, MK mengabulkan gugatan Ikatan Hakim Indonesia untuk tidak memberikan wewenang kepada KY memilih hakim tingkat pertama. Kewenangan itu oleh MK dikembalikan kepada MA.

Tertangkapnya dua hakim oleh KPK dalam kasus yang terakhir menguatkan pesan bahwa alih-alih hanya pengawasan hakim secara internal oleh MA, pengawasan eksternal pun perlu dilembagakan kembali dan bahkan semakin dikuatkan. Karena itu, kita sepakat dan bahkan mendukung agar dalam RUU Jabatan

Hakim yang ditargetkan selesai dibahas tahun depan, KY diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi kepada hakim pelanggar kode etik.Tidak ada lembaga di mana pun yang mampu mengawasi diri sendiri. Pengawasan eksternal bukan hanya perlu, melainkan juga wajib untuk menjamin efektivitasnya. Itu berlaku pula untuk para hakim tanpa terkecuali.