Sebatas Sensasi

MASA kampanye pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2019 telah berjalan lebih dari dua bulan. Yang menyeruak di ranah publik sebatas narasi-narasi sensasional yang nirsubstansi. Bahkan tidak jarang diksi-diksi yang bertebaran mengarah ke hoaks dan politik identitas.

Substansi kampanye yang berbasis pada program, baik dari pasangan calon presiden ataupun partai politik, minim tersajikan, bahkan hampir tidak ada. Karena itu, wacana yang muncul ialah kampanye menjadi ajang saling bantah dan saling serang. Kampanye lebih diwarnai kegaduhan yang tak substantif serta saling serang tanpa berbasis data dan fakta.

Kampanye hanya diisi dengan hal-hal berbau emosional, tidak rasional, isu-isu yang remeh-temeh, tidak bermutu. Sensasi soal tempe setipis kartu ATM, tampang Boyolali bersahutan dengan diksi 99% rakyat hidup susah, dan uang Rp50 ribu enggak bisa buat beli apa-apa.

Belum lagi kembali bertebaran di media sosial makian-makian seperti kafir, antek PKI, aseng/asing, dan tudingan mengkriminalisasi ulama kepada capres 01 Joko Widodo bikin kampanye Pilpres 2019 makin runyam.

Mau tidak mau, narasi yang disampaikan tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin juga sepadan. Ketika publik disajikan dengan narasi ketakutan, respons yang muncul menggunakan analogi politik genderuwo dan sontoloyo. Ketika dihantam dengan hoaks, diksi tabok yang dipakai.

Pemilih digiring untuk mengedepankan sisi emosional dalam memilih calon pemimpin jika dibandingkan dengan rasionalitas. Padahal, idealnya, demokrasi langsung yang berkualitas akan terwujud jika rakyat memilih pemimpin dengan rasionalitasnya.

Sebuah ironi, di era yang semakin modern, pendidikan tinggi, mobilitas, serta teknologi canggih, politik primordial masih laris. Itu disebabkan cara seperti itu dinilai paling praktis, murah, dan gampang untuk digunakan merebut simpati rakyat secara emosional.

Meskipun cara semacam ini tidak dilarang aturan pemilu, bukan berarti boleh menggunakan itu dan mengeksploitasinya. Selain rentan menimbulkan perpecahan, itu membuat masyarakat teralihkan dari yang seharusnya melihat kualitas serta program kandidat menjadi sekadar menengok identitas-identitas primordial yang melekat pada diri sang kandidat.

Semestinya para elite politik ini sadar bahwa mereka punya tanggung jawab moral memberikan pendidikan politik yang bermutu bagi pemilih. Dengan demikian, publik mampu lebih mengedepankan rasionalitas mereka dalam menentukan pilihan politik. Lebih mempertimbangkan sisi kualitas serta program yang ditawarkan dalam memilih calon pemimpin mereka ketimbang sentimen emosional semata.

Untuk itulah, semua pihak, tidak terkecuali bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu, punya tanggung jawab besar untuk mewujudkan demokrasi berkualitas, yang diisi dengan kampanye bermutu, tanpa hoaks.

Tidak berlebihan jika publik menuntut KPU untuk proaktif menyajikan informasi yang benar bagi publik. Tidak keliru jika KPU menyampaikan bahwa semua kandidat yang ditetapkan tidak terikat dengan organisasi terlarang seperti PKI.

Begitu juga dengan Badan Pengawas Pemilu yang wajib menegakkan hukum pemilu untuk memberantas hoaks, bahkan kampanye hitam. Jangan biarkan kampanye berisi wacana bobrok karena hanya akan membuat kualitas demokrasi kita jeblok.