Komitmen Kuat Dukung Palestina

INDONESIA berkomitmen kuat, sangat kuat, untuk menyertai Palestina dalam perjuangan mereka menjadi negara merdeka dan berdaulat. Karena itulah, posisi Palestina selalu berada di jantung politik luar negeri Indonesia.

Komitmen Indonesia mendukung Palestina tidak hanya dalam kata, tapi juga tindakan. Dalam setiap forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bersuara lantang mendukung Palestina. Bahkan, bulan lalu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan bantuan lebih dari Rp110 miliar untuk mendukung Palestina. Sementara itu, bantuan masyarakat Indonesia ke Palestina mencapai nilai US$2,92 juta dan 2 ribu ton beras.

Indonesia juga selalu berada di garda terdepan menentang rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka kedutaan besarnya di Jerusalem. Kegigihan Indonesia berbuah hasil, hasil voting resolusi tentang status Jerusalem di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 21 Desember 2017 memperlihatkan mayoritas negara anggota tidak mendukung AS. Hanya sembilan negara yang mendukung pernyataan AS bahwa Jerusalem ialah ibu kota Israel.

Tidak berhenti di situ. Indonesia juga mempertanyakan rencana Australia memindahkan kedutaan besar untuk Israel ke Jerusalem. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan rencana itu pada 15 Oktober. Protes Indonesia atas rencana Australia sejauh ini berhasil, Scott Morrison menunda pemindahan Kedutaan Besar Australia ke Jerusalem.

Di tengah kegigihan Indonesia, dalam hal ini pemerintah dan rakyatnya, menyertai perjuangan Palestina, tiba-tiba saja calon presiden Prabowo Subianto mengatakan ialah hak pemerintah Australia jika mereka mewujudkan rencana memindahkan kedutaan di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Berbicara dalam Indonesia Economic Forum di Jakarta pada 21 November, Prabowo mengatakan, "Sebagai pendukung Palestina, kami tentu punya opini sendiri. Namun, Australia juga adalah negara independen dan berdaulat sehingga kita harus menghormati kedaulatan mereka."

Pernyataan Prabowo, langsung atau tidak langsung, memberi angin segar kepada Australia yang menempatkan diri mereka di posisi berbeda dengan mayoritas komunitas internasional yang mematuhi dan menghargai hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Palestina.

Disebut angin segar karena Scott Morrison yang semula mulai mengurungkan niatnya bisa saja buru-buru merealisasikannya karena dipahami dengan baik oleh seorang calon presiden di negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Pada sisi lain, Prabowo yang memahami hak Australia jika memindahkan kedutaan besar mereka ke Jerusalem justru menggerus komitmen Indonesia. Padahal, bagi Indonesia, rencana Australia itu harus ditentang keras, sangat keras. Pemerintah sudah berjuang tanpa lelah di jalur diplomasi, seluruh rakyat pun mendukung pemerintah untuk menolak rencana Australia dan Amerika Serikat.

Benar bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan, tak terkecuali Australia. Akan tetapi, perlu diingat bahwa antarnegara berinteraksi sehingga sudah sewajarnya jika sikap Indonesia tidak membenarkan kebijakan suatu negara yang hendak memindahkan kedutaan ke Jerusalem.

Terus terang, sikap Indonesia menolak kebijakan negara mana pun yang hendak memindahkan kedutaan ke Jerusalem sesungguhnya sebagai bentuk nyata mewujudkan amanat konstitusi. Palestina ialah masalah keadilan, masalah kemanusiaan, dan terutama pendudukan. Indonesia ialah negara yang sejak merdeka menentang segala bentuk penjajahan di atas muka bumi.

Bukankah dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan?

Setiap warga di negeri ini, tak terkecuali calon presiden, tentu saja berkewajiban untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut. Ketulusan komitmen calon presiden mendukung Palestina bisa saja menjadi pertimbangan rakyat di bilik suara.