Membangun Parpol yang Berintegritas

SEBAGAI salah satu pilar demokrasi di Republik ini, harus diakui peran dan fungsi partai politik masih jauh panggang dari api. Mereka yang semestinya menjadi produsen pemimpin berkualitas dan berintegritas justru kerap memproduksi pejabat-pejabat rakus dan korup.

Postulat bahwa partai politik hanya mencetak politikus yang sibuk memuaskan kepentingan pribadi dan kelompok, bukan negarawan yang gigih memperjuangkan kepentingan rakyat, terus mendapatkan penegasan hingga sekarang. Begitu banyak elite jebolan partai politik, baik di legislatif maupun eksekutif, yang menjadi pesakitan kasus korupsi. Tidak sedikit pula pengurus, bahkan pucuk pimpinan partai politik, yang kini meringkuk di balik jeruji besi karena korupsi.

Semua itu ialah bukti yang sahih bahwa partai politik masih saja setia di jalan sesat. Implikasinya pun teramat besar terhadap masa depan demokrasi, juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, sungguh tepat ketika negara ini punya kemauan dan kepedulian untuk membenahi partai politik.

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menawarkan sistem integritas partai politik ialah bagian dari kemauan dan kepedulian itu. Diawali dengan bertandang ke Partai NasDem pada Senin (19/11), mereka melakukan road show ke seluruh parpol untuk menyamakan komitmen dan platform perihal partai yang berintegritas.

KPK dan LIPI menyodorkan empat poin yang mesti dibenahi bersama demi terciptanya parpol yang berintegritas. Poin pertama ialah soal pendanaan parpol yang perlu disertai dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Kemudian sistem rekrutmen pejabat publik melalui parpol. Ada pula masalah kaderisasi yang terstruktur dan berjenjang di parpol, serta pengaturan dan penegakan kode etik.

Substansi kode etik itu harus masuk dan menjadi bagian penting dari Undang-Undang Partai Politik.

Diakui atau tidak, keempat poin tersebut selama ini karut-marut. Pendanaan dan pengelolaan keuangan, misalnya, jauh dari transparan, bahkan sengaja dibiarkan tertutup agar penyimpangan tak terendus.

Demikian pula dengan sistem rekrutmen pejabat publik yang masih akrab dengan fulus. Dengan pola seperti itu, partai politik ialah biang dari mahalnya ongkos politik yang ujung-ujungnya menjadi pemicu korupsi oleh para pejabat publik.

Betul bahwa belakangan sebagian parpol telah berbenah, salah satunya dengan mengedepankan politik tanpa mahar. Kemauan dan tekad mereka untuk menempatkan integritas di posisi tertinggi itu jelas patut kita apresiasi.

Namun, harus kita katakan pula, belum semua parpol yang punya komitmen serupa. Masih banyak yang telanjur nyaman dengan pola-pola lama meski mereka sadar betul bahwa pola-pola itu punya daya rusak luar biasa terhadap demokrasi serta kehidupan bangsa dan negara.

Dalam situasi seperti itu, tawaran sistem integritas dari KPK kepada parpol amatlah pas. Pas, karena sebagai pabrik yang memproduksi para pemimpin, parpol harus bersih. Dengan begitu, rakyat masih boleh berharap bahwa pejabat publik yang dilahirkan parpol tak lagi kotor.

Membuat parpol berintegritas ialah cara yang ampuh untuk mencegah korupsi mulai dari hulu sehingga tidak menjamur di hilir. Ditambah revisi UU tentang Partai Politik yang juga disuarakan KPK demi terciptanya parpol yang memenuhi standar intergritas, upaya untuk memerangi korupsi rasanya tak akan sesulit seperti selama ini.

Sistem integritas parpol yang disodorkan KPK bisa menjadi benteng kukuh untuk mencegah rasywah dan akan menjadi senjata mematikan dalam memberangus korupsi tatkala dikombinasikan secara simultan dengan upaya penindakan. Namun, ia akan sia-sia jika parpol tak sepenuh hati mengadopsi dan menjalankannya.