Bukan Lembaga Pemburu Rente

PARTAI politik tidak hanya dikenal sebagai pilar demokrasi, tetapi juga penyangga kekuasaan. Partai politik ialah jalan bebas hambatan menuju kekuasaan. Hampir tidak ada jalan menuju lorong kekuasaan tanpa melalui partai politik.

Ketika menjadi presiden dan wakil presiden, seseorang mutlak melalui pintu partai politik. Mau menjadi kepala daerah, kendati bisa lewat jalur perseorangan, juga perlu partai politik. Begitu juga menjadi anggota legislatif, minus Dewan Perwakilan Daerah, harus melalui partai.

Tidak hanya itu, pengisian komisi negara, hakim agung, hakim konstitusi, Panglima TNI, kepala kepolisian, dan pencalonan duta besar haruslah bersentuhan dengan tangan partai politik di DPR. Pun pemerintah dari pusat sampai daerah tidak bisa menggerakkan pembangunan tanpa partai politik karena kekuasaan anggaran APBN dan APBD ada di tangan kader partai politik di DPR dan DPRD.

Sebagai pilar demokrasi dan jalan menuju kekuasaan, partai politik perlu terus-menerus berbenah diri agar menghasilkan kader politik terbaik. Kader yang penuh amanah saat menduduki jabatan publik.

Fakta bicara lain. Tidak sedikit kader atau mereka yang direstui partai politik justru terlibat korupsi. Sudah tidak terbilang jumlah anggota legislatif yang masuk bui. Bahkan, dalam sejumlah kasus persidangan di pengadilan, terungkap adanya aliran dana korupsi untuk membiayai kegiatan partai politik.

Partai politik tidak bisa cuci tangan atas kader yang berbuat tercela saat menduduki jabatan publik. Tidak bisa cuci tangan karena mestinya partai politik dengan kesadaran penuh melakukan rekrutmen kader politik yang mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

Harus jujur dikatakan bahwa partai politik lupa, bahkan pura-pura lupa, untuk merekrut kader terbaik. Karena itulah, kita sependapat dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Siswono Yudo Husodo yang mengatakan partai politik di Indonesia saat ini lupa tugas utama mereka menghadirkan kader terbaik untuk rakyat.

Berbicara dalam diskusi berjudul Memufakatkan Sistem Kenegaraan Indonesia di Jakarta, pekan lalu, Siswono mengatakan sekarang sistem partai politik lebih ke kekerabatan dan nepotisme untuk uang. Akibatnya, tidak banyak sosok berintegritas yang ada di parlemen baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, harus tegas pula dikatakan bahwa masih ada partai antimahar.

Inilah saatnya partai politik kembali menguatkan komitmen untuk menghadirkan kader terbaik demi kepentingan bangsa. Oleh karena itu, partai politik perlu membakukan sistem kaderisasi. Kaderisasi yang bersifat inklusif, berkala, berjenjang, dan berkesinambungan, serta sistem rekrutmen yang terbuka, demokratis, dan akuntabel. Bukan sistem rekrutmen suka-suka elite partai politik.

Tanpa ada sistem kaderisasi yang baku di partai politik, jalan menuju lorong kekuasaan menjadi pasar gelap sehingga siapa pun bisa menjadi pejabat politik asalkan populer, punya modal uang, serta punya kedekatan personal dengan elite partai. Dalam pasar gelap, kapasitas dan integritas dikalahkan isi tas alias uang.

Rakyat tidak sudi bila partai politik disabotase sebagai lembaga pemburu rente. Partai politik harus dikembalikan kepada jati dirinya sebagai pilar demokrasi yang bertanggung jawab dalam memajukan kehidupan berdemokrasi yang lebih bermartabat. Sebagai jalan menuju kekuasaan, partai politik hendaknya efektif menjalankan peran rekrutmen politik sehingga tidak menjadi lembaga pemburu rente.