Kualitas CASN Cermin Buruk Mutu Pendidikan

RENDAHNYA tingkat kelulusan peserta tes calon aparatur sipil negara (CASN) jelas merupakan potret kegagalan. Namun, mereka yang menyalahkan nilai passing grade, apalagi lalu meminta menurunkannya, sama saja gagal bertubi-tubi.

Mereka gagal melihat tujuan besar dari penetapan passing grade yang baik. Mereka juga gagal melihat permasalahan sebenarnya dari kualitas angkatan kerja kita.

Tidak mengherankan kebijakan yang diminta pun menunjukkan sangat-sangat gagal paham. Sama saja dengan jalan mundur, mereka meminta penurunan nilai passing grade agar tingkat kelulusan lebih besar.

Inilah yang terjadi pada beberapa kepala daerah. Alih-alih mendorong kemajuan pembangunan dengan perbaikan kualitas ASN, kepala daerah justru mengampanyekan kemunduran.

Kita tentu mengerti tentang kebutuhan ASN yang mendesak di beberapa kementerian dan pemerintahan daerah. Begitu pula dengan keluhan kerugian pemerintah karena biaya yang dikeluarkan untuk tes CASN tidak sebanding. Dari 1,7 juta CASN yang dites, hanya 8% lulus.

Bagaimanapun, hasil tersebut tidak boleh sampai menurunkan standar nilai kelulusan yang sudah ditetapkan. Malah, kerugian lebih besar bakal terjadi jika kita membiarkan orang-orang yang tidak berkualitas menjadi pengurus negara.

Sebab itu, kita sepakat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tegas mempertahankan passing grade dan hasil kelulusan yang sudah ada. Meski demikian, penilaian JK mengenai kegemukan jumlah ASN tidak sepenuhnya tepat.

yang terjadi di pekerjaan bidang administratif sangat bertolak belakang dengan ketersediaan bidang lainnya, khususnya guru. Kebutuhan guru itu mendesak untuk sebagian besar daerah. Bahkan dengan kuota rekrutmen guru 100 ribu per tahun, pemerintah baru bisa memenuhi kebutuhan guru Tanah Air dalam tujuh tahun lagi. Sebab itu, kita juga butuh solusi lebih jitu untuk bidang yang sangat genting bagi masa depan anak bangsa ini.

Lebih jauh, kita juga harus menyadari permasalahan pelik yang berhilir pada kegagalan CASN tadi. Itu merupakan peringatan bagi dunia pendidikan.

Sudah sering diungkapkan bahwa kualitas angkatan kerja kita kalah jika dibandingkan dengan negara tetangga. Data dari World Economic Forum dalam Global Human Capital Report 2017 memperlihatkan Indonesia berada di posisi ketujuh dari 10 negara ASEAN yang dicuplik untuk soal human capital index (HCI).

Dengan skor indeks sebesar 62,19 itu, Indonesia di bawah posisi Brunei Darussalam (62,82). Bahkan, apabila dibandingkan dengan Malaysia (68,29) dan Singapura (73,28), Indonesia terlihat jauh tertinggal.

Ketertinggalan itu terkait dengan tingkat literasi, kualitas sistem pendidikan, training, dan sekolah vokasi. Sementara itu, kini kita disadari lagi bahwa kualitas angkatan kerja itu pun tidak cukup baik bagi dalam negeri sendiri.

Sudah semestinya kegagalan banyak CASN menjadi pekerjaan rumah bersama, khususnya dunia pendidikan. Itu termasuk juga pemerataan kualitas pendidikan. Seperti tecermin pada hasil tes CASN kali ini, tingkat kelulusan terendah ada di wilayah timur, yakni hanya 9,51% peserta lolos tes SKD. Solusi dunia pendidikan tentunya akan kembali membawa kita pada masih rendahnya ketersediaan guru tersebut. Karena itu, sekali lagi, selama permasalahan pangkal jumlah guru belum terpenuhi, kita akan seperti hanya berputar-putar tanpa solusi nyata.

Tidak kurang penting, rekrutmen angkatan kerja terbaik juga harus dibarengi faktor penarik. Saat upah dan iklim lingkungan kerja di perusahaan swasta dan multinasional jauh di atas iklim kerja di kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya, putra-putri terbaik sulit kita jaring.