Mencegah Matinya Rasionalitas

ADU gagasan dalam kampanye politik sering kali tidak terlepas dari mencari kelemahan gagasan yang dilontarkan pihak rival. Atau, bila sang rival ialah petahana, kekurangan dalam kebijakan petahana menjadi pijakan untuk mengemukakan gagasan yang dianggap bakal lebih efektif.

Kampanye negatif seperti itu tidak dilarang. Apalagi bila kemudian disusul dengan gagasan kebijakan untuk memperbaiki kondisi. Akan tetapi, akan berbeda jika kampanye negatif tersebut tidak didasari fakta atau data yang valid. Apa jadinya gagasan yang muncul dari analisis berlandaskan data asal bunyi? Secara logika, gagasan tersebut bisa dibilang omong kosong.

Itu yang sempat dilakukan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto ketika bulan lalu menyatakan 99% warga Indonesia memiliki kehidupan ekonomi yang pas-pasan. Ia mengklaim angka tersebut berdasarkan data Bank Dunia dan lembaga-lembaga internasional lainnya.

Karena ogah terseret dalam penyebaran disinformasi, Bank Dunia akhirnya angkat bicara. Menurut lembaga tersebut, jumlah warga miskin di Indonesia sekitar 9%. Tidak berbeda jauh dengan data keluaran Badan Pusat Statistik per Maret 2018 yang menyebutkan jumlah penduduk miskin 9,82%.

Lebih lanjut Bank Dunia menyebut hampir separuh, atau sekitar 45% penduduk, termasuk golongan tidak miskin dan tidak pula rentan miskin. Dengan angka warga golongan kelas menengah sekitar 22% dan kelas atas 5%, tersisa sekitar 11% penduduk yang tergolong tidak miskin, tetapi rentan miskin.

Katakanlah, penduduk yang tidak miskin dan tidak pula rentan miskin berarti hidup dalam ekonomi pas-pasan. Meski begitu, jelas tidak kesulitan ekonomi karena mereka tidak rentan miskin. Kemudian, ditambah dengan yang rentan miskin dan golongan miskin, jumlah ketiga golongan sekitar 65%. Persentase itu saja masih jauh dari angka 99% seperti yang diklaim Prabowo.

Sungguh disayangkan apabila calon pemimpin sudah terbiasa memakai data yang asal-asalan. Di saat Indonesia tengah berjibaku mengupayakan perbaikan kualitas sumber daya manusia, calon pemimpin justru menggiring masyarakat pada kebodohan. Kaidah keilmuan ditinggalkan begitu saja untuk memanas-manasi rakyat hingga dukungan teraih.

Mencari kelemahan lawan untuk memunculkan gagasan sangat bisa dilakukan dalam koridor beretika dan tanpa membodohi ataupun menipu rakyat. Di masa sekarang, tidak sulit meminta data valid dari lembaga-lembaga yang tepercaya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Lain masalahnya jika ternyata data tersebut tidak sesuai dengan keinginan. Perlu diingat, fakta bukan untuk memenuhi keinginan, melainkan sebagai gambaran kejadian yang sebenarnya. Apabila tidak sesuai dengan keinginan, jangan lantas menciptakan data khayalan yang kemudian diklaim sebagai fakta yang bersumber dari lembaga dunia tepercaya.

Salah satu ciri sumber daya manusia berkualitas ialah sikap kritis. Orang-orang yang termasuk golongan tersebut selalu berpikir secara rasional, tidak mudah percaya, tidak pula mudah tergiring oleh disinformasi.

Rasionalitas mensyaratkan pijakan pada fakta dan data yang valid. Oleh karena itu, ketika kampanye politik yang memakai data khayalan memenangi kompetisi, saat itu pula rasionalitas menemui ajalnya. Pada gilirannya, amat sangat berat beban kerja memperbaiki kualitas manusia Indonesia yang miskin rasionalitas. Sebuah gambaran masa depan yang belum terjadi dan belum terlambat untuk dicegah.