Politik Genderuwo

POLITIK kerap disebut sebagai seni kemungkinan yang dapat ditempuh untuk meraih kemenangan dan mendapatkan kekuasaan. Dalam meraih kemenangan itu para politikus mestinya hanya menempuh jalan beradab, bukan menghalalkan semua cara.

Memasuki masa kampanye Pilpres 2019, cara-cara berpolitik menghalalkan semua cara kian marak. Hal itu membuat calon presiden petahana Joko Widodo angkat bicara.

Sekurang-kurangnya ada dua kali pernyataan Jokowi yang terkait dengan hal itu. Pertama, seusai menghadiri Trade Expo di ICE, BSD, Tangerang Selatan, Rabu (24/10), Presiden mengingatkan warga agar berhati-hati karena banyak politikus yang ia sebut sebagai politikus sontoloyo.

Menurut Presiden, politik sontoloyo menggunakan politik kebencian, politik SARA, politik adu domba, dan politik pecah belah.

Tidak berhenti dengan istilah politik sontoloyo, Presiden pun kembali menyentil pihak-pihak yang diduga terus saja menghalalkan segala cara dalam berupaya meraih kemenangan politik.

Jokowi menyebut mereka dengan istilah lain, sebagai politik genderuwo. Istilah itu dilontarkan Presiden saat berpidato dalam acara pembagian sertifikat tanah untuk masyarakat Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (9/11).

Politik genderuwo, menurut Presiden, dilakukan dengan propaganda menakut-nakuti, menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan ketidakpastian, terakhir menjadi keragu-raguan masyarakat.

Keprihatinan Presiden itu bukan tanpa dasar. Berbagai bentuk berita palsu alias hoaks yang terus menerpa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ialah fakta empiris yang tidak dapat dibantah dari praktik nyata politik sontoloyo, politik genderuwo, dan politik menghalalkan segala cara.

Pernyataan Presiden terkait dengan politik sontoloyo dan politik genderuwo patut didukung. Pihak-pihak yang doyan mempraktikkan politik sontoloyo dan genderuwo itu sebaiknya segera menghentikan praktik busuk tersebut.

Para pendiri bangsa mendirikan bangsa ini melalui perjuangan, didasarkan pada nilai-nilai luhur dan cara-cara beradab. Nilai-nilai luhur dan cara-cara beradab itulah yang mestinya dilestarikan untuk mewarnai kontestasi politik saat ini, bukan politik sontoloyo dan politik genderuwo.

Lagi pula, politik sontoloyo dan genderuwo berpotensi memecah-belah NKRI dan melahirkan bom waktu konflik komunal di masa depan. Untuk Indonesia yang adil dan makmur, kita harus berpolitik dengan cara-cara yang beradab, kesatria, dan membangun optimisme, bukan menebarkan ketakutan.

Tinggalkan politik sontoloyo dan genderuwo, jauhkan Indonesia dari pesimisme dan ketakutan. Bukan saatnya lagi mempertontonkan politik penuh tipu muslihat. Lewat media sosial, politik tipu muslihat dilancarkan dengan menebar berita bohong, hinaan, hujatan, fitnah, dan kebencian.

Jangan biarkan kontestasi pemilu disabotase politikus sontoloyo dan genderuwo. Inilah saatnya mengembalikan politik sebagai tempat tersemainya watak-watak mulia.