Segera Isi Kursi Wagub DKI

JAKARTA bukan cuma ibu kota negara, melainkan juga miniatur, simbol, sekaligus etalase Indonesia. Jakarta tak hanya menjadi tempat bercampurnya budaya dan etnik dari seluruh Nusantara, tetapi juga berperan sebagai pusat ekonomi nasional. Pun di bidang politik, pesta demokrasi pemilihan kepala daerah di Jakarta banyak disebut sebagai miniatur demokrasi Indonesia.

Meski kini sudah era desentralisasi, sedikit banyak rasa sentralisasi masih lumayan kental mewarnai Jakarta saat ini. Jakarta tetap saja sebuah kota multikultur, kota pusat peredaran uang, juga kota impian para urban. Hal itu menuntut konsekuensi yang tak ringan, utamanya soal kompleksitas permasalahan yang sangat besar.

Untuk menuntaskan atau sekurang-kurangnya menangani beragam masalah itu, Jakarta tentu saja membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan kuat yang dimaksud tentu saja mencakup poin 'kelengkapan' yang justru menjadi salah satu titik lemah Jakarta dalam tiga bulan terakhir.

Setelah Sandiaga Uno mundur dari posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Agustus 2018 karena maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, hingga kini kursi wakil gubernur belum juga terisi. Diakui atau tidak, kepemimpinan di Jakarta pincang karena Gubernur Anies Baswedan mesti bekerja sendirian mengurusi tumpukan masalah di Ibu Kota.

Tegas kita katakan, proses penggantian posisi wakil gubernur itu amat lambat dan bertele-tele. Hal itu sangat kita sesalkan. Apalagi lambatnya proses itu lebih disebabkan perebutan dan tarik-menarik politik, bukan karena alotnya perdebatan mengenai kualitas dan kapasitas calon pengganti.

Jakarta dibiarkan pincang sekian lama hanya gara-gara dua partai politik, Gerindra dan PKS, yang memang punya hak mengajukan calon pengganti, justru berebut posisi. Pincang artinya tidak efektif, tidak efisien, dan tidak menumbuhkan harapan.

Bukan hanya rakyat Jakarta yang gemas dengan kekosongan satu pemimpin mereka. Kementerian Dalam Negeri pun sampai mengirim surat teguran kepada Gubernur Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi agar segera mengisi kekosongan posisi wakil gubernur karena menimbang tingkat kompleksitas permasalahan di DKI yang cukup besar.

Sejatinya, teguran itu lebih pas disampaikan kepada parpol pengusung karena cawagub merupakan urusan parpol. Akan tetapi, kita bisa memaklumi kegeraman pemerintah pusat itu karena tak mungkin mereka berdiam diri melihat wilayah yang katanya menjadi miniaturnya, etalasenya, tidak memiliki kepala daerah yang lengkap dalam waktu lama.

Sehebat-hebatnya Anies, tentu dia tidak bisa bekerja sendirian tanpa mitra. Sebaliknya, sejelek-jeleknya Anies, boleh jadi akan bisa bekerja lebih baik membangun Jakarta kalau di sisinya ada wakil yang kapabel dan bermutu. Anies tentu saja membutuhkan wakil yang tidak mengusung visi misi sendiri.

Karena itu, tidak bisa tidak, Jakarta mesti segera memiliki wakil gubernur agar semua program dan kebijakan yang mereka rencanakan dapat berjalan sesuai target. Tentu saja bukan wakil gubernur yang asal-asalan, melainkan wakil gubernur yang, meskipun dipilih dari kalangan politikus parpol, memiliki kemampuan, kapabilitas, dan integritas yang tinggi.

Kepada Gerindra dan PKS, berhentilah sejenak memikirkan politik kepentingan. Ini saatnya untuk berpikir lebih strategis, lebih maju, dan lebih mengedepankan kepentingan rakyat karena saat ini yang betul-betul membutuhkan pemimpin ialah warga Jakarta, bukan anggota atau simpatisan kedua partai tersebut.