Cara Luar Biasa Berantas korupsi

HANYA dua hari setelah menangkap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan anggota DPRD Kalimantan Tengah dan enam orang dari pihak swasta pada Jumat (26/10) di sebuah hotel di Jakarta.

Tidak berhenti di situ. KPK juga mencegah Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan bepergian ke luar negeri pada Jumat. Sejauh ini belum ada penjelasan resmi terkait dengan pencegahan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) dari daerah pemilihan Jawa Tengah itu.

Taufik pernah diperiksa KPK dalam pengembangan kasus dugaan suap proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) pada APBN 2016 senilai Rp100 miliar. Nama Taufik juga pernah disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa pengusaha asal Kebumen, Khayub Muhammad Lutfi, di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (4/7). Dalam persidangan, Yahya Fuad menyebut Taufik telah menerima uang sebesar Rp3,7 miliar.

Kasus penangkapan Bupati Cirebon dan anggota DPRD Kalimantan Tengah, serta pencegahan Wakil Ketua DPR, memperlihatkan betapa masifnya praktik korupsi di berbagai bidang. Diakui atau tidak, Indonesia sesungguhnya berada dalam situasi darurat korupsi.

Disebut darurat korupsi karena praktik merampok uang negara itu dilakukan semua profesi terhormat. Sejak berdiri pada 2004, KPK sudah memproses hukum 554 orang dari berbagai kalangan. Mereka antara lain 205 anggota legislatif baik pusat maupun daerah, 100 kepala daerah, 204 orang dari pihak swasta, 22 hakim, 7 jaksa, dan 10 pengacara. Sebanyak empat korporasi juga telah diproses hukum.

Harus tegas dikatakan bahwa korupsi yang berpangkal pada dekadensi moral itu tidak hanya mengancam tata kelola pemerintahan. Korupsi juga berpotensi merusak orientasi nilai generasi muda yang pada 28 Oktober tahun ini memperingati 90 tahun Sumpah Pemuda.

Sudah banyak politikus muda di lingkungan legislatif dan eksekutif yang tergelincir ke dalam kubangan korupsi. Mereka tergelincir karena korupsi telah mematikan persaingan kreativitas. Mereka tidak lagi memuja proses, tapi mengejar hasil akhir dengan mengambil jalan pintas lewat suap.

Suap-menyuap menjadi modus paling banyak dilakukan. Berdasarkan data KPK, sepanjang 2017 ada 93 perkara penyuapan, 15 perkara pengadaan barang dan jasa, serta 5 perkara tindak pidana pencucian uang. Data itu berkorelasi dengan hasil survei Global Corruption Barometer 2017 untuk wilayah Asia-Pasifik. Hasil survei itu menyatakan 32% orang di Indonesia masih memilih melakukan suap untuk melancarkan usaha dan keperluannya saat harus berhadapan dengan lembaga dan birokrasi.

Sudah tiba waktunya untuk mencari kreasi baru memberantas korupsi, jangan menggunakan cara-cara biasa. Hukuman badan sudah tidak mempan lagi sebab vonis yang dijatuhkan pengadilan rata-rata hanya 2 tahun 2 bulan penjara. Sudah mendapatkan vonis ringan, koruptor masih mendapatkan fasilitas mewah di bui, belum lagi dapat diskon hukuman.

Vonis tambahan dengan mencabut hak politik koruptor masih belum efektif. Toh, koruptor bisa melenggang kangkung untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif karena peraturan perundangan membolehkannya.

Saatnya diberlakukan hukuman badan, pencabutan hak politik, dan kerja sosial untuk koruptor. Biarkan koruptor menyapu jalan-jalan protokol, dan secara rutin mereka dipamerkan di Monas sambil kerja bakti.

Bila perlu, penjara-penjara koruptor dibangun di pulau terluar. Setiap pejabat, setelah dilantik, bersama pasangan masing-masing diajak berkunjung ke penjara khusus koruptor sebagai peringatan atas hukuman yang akan dihadapi jika mereka melakukan korupsi.