Politikus Sontoloyo

KATA sontoloyo tiba-tiba menjadi populer akhir-akhir ini. Ia menjadi gambaran atas sepak terjang sebagian politikus yang sesat pikir sekaligus sesat jalan karena mabuk keinginan untuk menggapai kekuasaan.

Tak tanggung-tanggung, kata sontoloyo itu diungkapkan Presiden Joko Widodo pada dua kesempatan yang berbeda. Pertama, dia menyampaikannya saat penyerahan sertifikat tanah gratis kepada 5.000 warga DKI Jakarta di Kebayoran Lama, Selasa (23/10). ”Hati-hati. Ada politikus yang baik-baik, tetapi banyak juga politikus sontoloyo,” ujar Presiden Jokowi.

Sehari kemudian seusai membuka Trade Expo Indonesia di Tangerang, Banten, Jokowi kembali mengutarakan kekesalannya terhadap politik sontoloyo. Politik yang dimainkan sebagian politikus dengan cara-cara yang menyimpang dari keadaban.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sontoloyo berarti konyol, tidak beres, atau bodoh. Ia dipakai sebagai kata makian atau umpatan. Dalam konteks inilah pro dan kontra atas penggunaan istilah sontoloyo oleh Jokowi mengemuka. Seakan mendapat amunisi tambahan untuk menyerang, barisan oposisi menyebut bahwa presiden tak patut melontarkan kata sontoloyo.

Boleh jadi, kata sontoloyo memang kurang tepat diucapkan seorang presiden. Jokowi pun dengan kerendahan hati lantas mengakui bahwa dirinya kelepasan melontarkan istilah itu. Namun, substansi pernyataan Jokowi sulit diingkari memang relevan dengan situasi politik saat ini.

Mustahil disangkal, di kala Pemilu dan Pilpres 2019 kian mendekati hari H, perpolitikan di negeri ini semakin kebablasan, bahkan kian liar. Kekuasaan benar-benar membius sebagian orang, sampai-sampai mereka tega menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya.

Deklarasi damai yang diteken kontestan Pemilu dan Pilpres 2019 pada September silam kini menjadi catatan usang. Sebagian dari mereka yang ketika itu bersepakat untuk melaksanakan pemilu sesuai dengan peraturan, tak memolitisasi SARA, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian, kini berlaku sebaliknya.

Demi kekuasaan, sebagian politikus melancarkan seabrek jurus untuk memikat suara rakyat, tak peduli apakah jurus itu benar atau sesat. Demi kekuasaan, sebagian politikus tak ragu, tak juga malu, menebarkan kebohongan dan fitnah. Demi kekuasaan pula, sebagian politikus mengabaikan etika dan tata krama.

Yang lebih menjengkelkan, sebagian politikus sampai hati menerapkan strategi busuk semacam devide et impera di era kolonial atau politik pecah belah dan adu domba. Mereka menempatkan kekuasaan sebagai harga mati, tak peduli meski ia harus ditebus dengan terkoyaknya tenun kebangsaan dan persatuan.

Kita prihatin, amat prihatin, pemilu dan pilpres yang semestinya menjadi ajang pesta demokrasi yang menggembirakan masih dicemari dengan cara-cara di luar keadaban. Kita pun khawatir, amat khawatir jika kesesatan itu terus dilanggengkan, pesta demokrasi akan menjelma menjadi petaka demokrasi.

Pada konteks itulah kita mesti menempatkan istilah sontoloyo sebagai alarm bagi seluruh anak bangsa untuk tidak ugal-ugalan dalam berpolitik. Ia ialah pengingat bagi para elite politik untuk tidak terus-terusan memanipulasi sentimen publik dengan cara-cara kotor demi mendapatkan dukungan politik.

Jika pelaku politik masih gemar memolitisasi SARA, menebarkan kebohongan dan virus kebencian, atau memecah belah rakyat sebagai senjata dalam kompetisi demokrasi, mereka memang politikus sontoloyo. Kendati terdengar kasar, istilah itu patut dilekatkan kepada mereka yang memandang kekuasaan di atas segalanya sehingga harus direbut dengan segala cara.