Muak dengan Politik Kebohongan

TENTU bukan tanpa sebab jika Joko Widodo sampai harus menyinggung ketidaknyamanan dia soal politik kebohongan dalam dua kesempatan selama dua hari berturut-turut.

Pertama ia sampaikan dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI saat berpidato pada perayaan HUT Partai Golkar, Minggu (21/10). Jokowi meminta para politikus untuk mengakhiri politik kebohongan, politik yang merasa benar sendiri, karena hal itu akan menjebak rakyat yang saat ini tengah membangun.

Alangkah lebih elok dan sehat bila semua pihak menanggalkan kebohongan dan memperkuat politik pembangunan. Sehari kemudian, Senin (22/10), kali ini dalam statusnya sebagai calon presiden, Jokowi mengingatkan para juru bicara dan influencer di tim kampanyenya agar tidak sekali-kali melakukan politik kebohongan.

Ia menegaskan kematangan dan kedewasaan rakyat dalam berpolitik harus dibangun dengan fondasi narasi yang benar dan akurat, bukan di atas tumpukan kebohongan.  Ekspresi geram Jokowi terhadap gencarnya sebaran informasi bohong atau hoaks, yang jika dibungkus dalam konteks dan tujuan politik menjadi politik kebohongan, sejatinya mewakili jutaan suara masyarakat Indonesia yang merasakan hal sama.

Harus diakui, hoaks dan ujaran kebencian yang membanjir terutama melalui media sosial telah memberi efek teramat buruk bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Media sosial yang semestinya menjadi sumber informasi dan arena bersosialisasi malah kerap berubah wujud menjadi tempat bersemainya pertikaian dan perceraian antaranak bangsa.

 Penyebaran hoaks yang masif juga telah mengubah masyarakat menjadi lebih gampang memercayai apa pun informasi yang mereka dapat sekalipun itu tidak berbasis data dan fakta yang akurat. Pada akhirnya mereka kian mudah pula menyerap hasutan.

Celakanya, di tengah suhu politik yang kian menghangat menjelang Pemilu 2019, ada pihak yang justru memanfaatkan hoaks itu demi kepentingan-kepentingan politik praktis. Mereka bahkan rela membayar produsen hoaks untuk menciptakan informasi-informasi sesat demi memengaruhi sikap politik dan persepsi publik.

Tak jarang, hoaks diorganisasi untuk menyerang dan menjatuhkan kredibilitas lawan politik. Itulah politik kebohongan. Memuakkan di satu sisi, tapi tetap mendapat ruang di sisi yang lain karena literasi dan pemahaman tentang baik-buruknya media sosial di masyarakat harus diakui masih rendah.

Menjengkelkan bagi sebagian orang, tetapi oleh sebagian yang lain malah dijadikan peluru untuk berkampanye dan memenangkan kepentingan mereka. Dalam situasi seperti itu, kiranya substansi ajakan Jokowi untuk menyetop politik kebohongan patut kita dukung. Tak perlu diinterpretasikan macam-macam, mestinya seluruh elemen bangsa ini sepakat bahwa politik dan demokrasi kita mesti dijaga dari gulma-gulma yang dapat membuatnya luruh.

Politik kebohongan ialah gulma, bahkan racun, yang bakal menghancurkan demokrasi bila terus dibiarkan merajalela. Kebohongan juga berkait erat dengan kesantunan. Tentu tidak bisa disebut santun bila pemimpin politik, politikus, elite, justru gemar menebar berita dusta sembari menganggap rakyat hanya penonton dagelan yang mudah dibohongi.

Padahal, rakyat juga butuh kesantunan politik. Karena itu, jika kita menginginkan demokrasi di Republik ini bakal bertahan kukuh dan berumur panjang, tidak bisa tidak, pelaksanaannya harus betul-betul steril dari politik kebohongan.