Dana Kelurahan bukan Janji Politik

KEBERADAAN desa kini menjadi magnet luar biasa sejak berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Daya tarik desa itulah yang mendorong masyarakat kelurahan di sejumlah daerah diam-diam ingin berganti status menjadi masyarakat desa.

Keinginan masyarakat kelurahan itu sangat wajar sebab negara memberikan perhatian besar kepada desa ketimbang kelurahan. Desa yang semula dipersepsikan kumuh kini bersalin wajah dengan kemajuan pembangunan yang luar biasa pesat.

Desa mampu membangun dirinya karena undang-undang mewajibkan negara untuk mengucurkan dana. Jumlah dananya meningkat dari tahun ke tahun dan desa memiliki otonomi dalam pengelolannya.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran besar untuk dana desa, yakni Rp20 triliun pada 2015, Rp47 triliun pada 2016, Rp60 triliun di 2017, 2018 Rp60 triliun, dan pada 2019 diusulkan naik menjadi Rp70 trilun.

Dana desa itu dimanfaatkan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat untuk membangun infrastruktur penunjang perekonomian seperti jalan, jembatan, irigasi, dan embung. Jangan heran, di sejumlah daerah, infrastruktur jalan desa jauh lebih mulus ketimbang jalan kabupaten atau jalan provinsi. Wajah desa kini jauh lebih berseri ketimbang kelurahan.

Setelah empat tahun mengalokasikan dana desa, pemerintah pusat berencana menganggarkan dana kelurahan pada 2019. Dengan dana itu, pemerintah di tingkat kelurahan diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan yang kian kompleks. Yang paling penting tentu saja mencegah keinginan masyarakat kelurahan untuk mengubah status menjadi desa.

Rencana pengalokasian dana kelurahan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan 2018 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali, pada 19 Oktober.

Jika rencana pemerintah itu terwujud, mulai tahun depan, akan ada mata anggaran baru, yaitu anggaran kelurahan. Alokasi dana kelurahan sudah diusulkan pemerintah kepada DPR melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. Besaran dana yang diusulkan Rp3 triliun.

Rencana pemerintah mengucurkan dana kelurahan disambut sinis lawan politik Jokowi. Disebutkan bahwa ‘ada udang di bali batu’ dana kelurahan.

Tidaklah elok mencurigai kucuran dana kelurahan untuk kepentingan politik sebab program tersebut bukan tiba-tiba jatuh dari langit di tahun politik. Program dana kelurahan sesungguhnya berdasarkan usul dari bawah, pemerintahan sekarang tidak pura-pura mendengarkan aspirasi tersebut, tapi punya kemauan yang kuat untuk melaksanakannya.

Dana kelurahan itu pertama kali diusulkan para wali kota dari seluruh Indonesia saat bersilaturahim dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, 23 Juli lalu. Para wali kota meminta pemerintah pusat tidak hanya mengalokasikan dana desa, tetapi juga dana khusus untuk kelurahan karena persoalan di perkotaan juga relatif kompleks.

Usul para wali kota itulah yang menjadi dasar pemerintah mengajukan anggaran dana kelurahan dalam RAPBN 2019. Jadi, ini bukan soal janji tahun politik, melainkan lebih pada perlakuan yang sama adil dari negara kepada kelurahan dan desa.

Jika dana kelurahan disetujui masuk APBN 2019, itu artinya hasil keputusan politik bersama antara pemerintah dan DPR. Ingat, dalam tubuh DPR berhimpun fraksi dari partai pendukung dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi pada Pilpres 2019. Karena itu, jangan berburuk sangka atas niat baik memajukan kelurahan dan desa.