Membungkam Kritik Asal Bunyi

PERTEMUAN tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang tahun ini digelar di Indonesia, tepatnya di Bali, telah dimulai. Kritik yang datang bertubi-tubi dari lawan politik Presiden Joko Widodo tidak menggoyahkan tekad pemerintah untuk menyukseskan pertemuan tersebut.

Terlebih, kritik-kritik yang dilontarkan kerap tidak didasari data empiris yang valid. Mantan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menuding pertemuan IMF-Bank Dunia memboroskan keuangan negara. Malah, ia menyebut penyelenggaraan di Indonesia yang menyedot biaya Rp810 miliar ialah yang termahal jika dibandingkan dengan pelaksanaan di negara-negara lain.

Faktanya, selama lebih dari satu dekade terakhir, seluruh negara di luar Amerika Serikat yang menjadi tuan rumah pertemuan IMF-Bank Dunia menghabiskan dana lebih besar ketimbang Indonesia. Pertemuan tiap tiga tahun sekali sejak 2006 itu, yang berturut-turut digelar di Singapura, Turki, Jepang, dan terakhir di Peru pada 2015, seluruhnya menyedot biaya lebih dari Rp900 miliar.

Pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia tiap tahunnya diadakan di Washington DC, Amerika Serikat. Namun, tiap tiga tahun sekali, pertemuan digelar di negara anggota lainnya. Tidak mudah untuk mendapat kehormatan menjadi tuan rumah. Tiap kandidat harus bersaing dengan negara-negara lainnya. Posisi tuan rumah menjadi rebutan karena negara penyelenggara akan mendapatkan manfaat yang lebih besar ketimbang biaya yang dikeluarkan.

Itu pula yang mendorong Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara. Kendati berada di kubu lawan politik Jokowi, SBY mendukung pemerintahan Jokowi tetap menyelenggarakan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia sesuai jadwal. Pendapat Ketua Umum Partai Demokrat tersebut berseberangan dengan pernyataan Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief yang merendahkan penyelenggaraan ajang tahunan itu di Indonesia.

Lagi-lagi pernyataan kubu lawan politik Jokowi dilontarkan tanpa didukung fakta empiris. Justru di masa pemerintahan SBY, yang notabene didukung Partai Demokrat, Indonesia mengajukan diri menjadi kandidat tuan rumah hingga akhirnya terpilih. Rencana penyelenggaraan dimatangkan di era pemerintahan Jokowi.

Terlepas dari motif SBY yang dengan lantang rela berseberangan dengan kubu yang ia dukung, SBY turut meyakini menjadi tuan rumah memberi manfaat lebih besar ketimbang biaya yang dikeluarkan. Belum juga pertemuan dibuka, IMF menghimpun kontribusi Rp2 miliar secara internal untuk upaya pemulihan daerah terdampak bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah.

Sumbangan dipastikan akan bertambah lagi. Hal itu sekaligus bukti bahwa penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia bukan tidak peka bencana. Bahkan sebaliknya, mampu menggalang solidaritas internasional yang lebih luas.

Manfaat yang lebih besar lagi yang kini tengah dibidik pemerintah ialah masuknya investasi langsung asing secara besar-besaran. Kemudian, ditambah promosi industri pariwisata Indonesia yang telah dicanangkan sebagai leading sector perekonomian nasional.

Bukan harapan kosong bila kenyataannya ajang pertemuan itu mampu mendatangkan 34 ribu orang ke Bali. Mereka terdiri atas perwakilan pemerintah, gubernur bank sentral, menteri keuangan, pimpinan korporasi, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan ekonom.

Investasi sebesar Rp200 triliun pun menunggu masuk dan mengalir melalui BUMN-BUMN. Semua hanya bisa diwujudkan dengan memberikan citra yang baik sebagai tuan rumah, bukan dengan mengindahkan kritik yang asal bunyi.