Pilpres Beradab tanpa Kekerasan

PEMILU Presiden 2014 yang diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden melegakan sekaligus mencemaskan. Melegakan karena kontestasi di antara kedua pasangan sangat mungkin berlangsung dalam satu putaran. Kita bisa menghemat duit, waktu, dan energi. Namun, pilpres juga mencemaskan lantaran konflik horizontal bisa saja pecah akibat kerasnya persaingan. Karena diikuti hanya dua pasangan, kedua kubu praktis berhadap-hadapan secara diametral.

Kecemasan akan membuncahnya konflik telah menjadi kenyataan. Di Yogyakarta, pecah bentrokan antara massa Gerakan Pemuda Kabah yang berada di bawah Partai Persatuan Pembangunan dan massa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita tahu, PPP tergabung dalam partai koalisi pendukung Prabowo-Hatta, sedangkan PDIP salah satu parpol pengusung Jokowi-Jusuf Kalla. Kecemasan kita makin memuncak manakala salah satu kubu menghalalkan  segala cara terhadap kubu lainnya, misalnya melalui teror, intimidasi, dan kekerasan. Masih di Yogyakarta, sejumlah pendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dilaporkan mengalami kekerasan dan intimidasi.

Di Jakarta, ancaman bahkan dilancarkan oleh mantan aparat. Bekas anggota Tim Mawar, pasukan yang diduga menculik sejumlah aktivis, mengancam akan bergerilya mencari orang-orang yang, dalam istilah mereka, bicaranya tak bertanggung jawab. Ancaman ini muncul setelah mantan Menhankam/Pangab Jenderal (Purn) Wiranto menyatakan Prabowo sebagai inisiator penculikan. Sungguh berbahaya bila ancaman oleh pihak yang punya sisa-sisa pasukan dan keterampilan tempur itu dilaksanakan. Pihak lain dengan kekuatan dan kemampuan yang kurang lebih seimbang tentu akan mempertahankan diri. Bila itu terjadi, rakyat juga yang menjadi korban seperti pelanduk yang mati di tengah-tengah dua gajah yang berkelahi.

Teror atau intimidasi lainnya dilakukan melalui kampanye hitam. Tabloid Obor Rakyat, juga surat panggilan dari Kejaksaan Agung kepada Jokowi dan transkrip percakapan Ketua Umum PDIP Megawati dengan Jaksa Agung Basrief Arief yang ternyata palsu, merupakan bentuk teror dan kekerasan psikologis. Kita mengecam keras cara-cara teror demi mengalahkan kompetitor. Teror, intimidasi, ataupun kekerasan bukanlah cara-cara beradab. Cara-cara kotor itu hanya mencederai demokrasi yang telah kita bangun dengan susah payah.

Siapa pun yang kelak menang dalam kontestasi pilpres melalui cara-cara kotor bukanlah pemimpin terhormat. Apalah artinya hidup sekalipun sebagai pemimpin bila tak punya kehormatan. Siapa pun sesungguhnya bisa menempuh jalan beradab melalui jalur hukum untuk menyelesaikan berbagai perbuatan yang dianggap melanggar aturan. Namun, aparat penegak hukum harus menangani laporan masyarakat dengan penuh kesungguhan. Aparat hukum tidak boleh lelet, tetapi harus proaktif. Tegakkan hukum secara adil, cepat, dan cermat. Aparat semestinya menyelesaikan semua laporan pidana terkait dengan pilpres sebelum 9 Juli 2014. Berlama-lama menyelesaikan perkara akan dianggap berpihak pada salah satu kubu.

Padahal, aparat digaji dengan duit rakyat untuk mengabdi pada rakyat, bukan pada salah satu kandidat. Bila aparat hukum lelet, apalagi gagal menyelesaikannya, masyarakat bisa kehilangan kesabaran. Kita khawatir mereka membalas kekerasan yang mereka alami. Konflik horizontal pun tak terhindarkan. Konflik horizontal yang pecah gara-gara kegagalan aparat hukum merupakan ironi besar dalam perjalanan penegakan hukum di negeri ini. Kita semua mendambakan Pemilu Presiden 2014 berlangsung aman, damai, serta beradab.