Bantuan Asing Sesuai Kebutuhan

BENCANA menunjukkan banyak hal dari sebuah bangsa. Kesiapan dan kesigapan menangani bencana memang hal pertama dan utama dilihat. Namun, selain itu, ada sederet yang juga jadi ujian. Bisa membantu pemulihan, bisa pula cuma manis sekejap lalu membawa polemik baru.

Soal kesigapan, di tengah banyak kekurangan, sejauh ini keseriusan upaya dari pemerintah jelas nyata. Dalam hal peralatan evakuasi, untuk penggalian di Balaroa saja sebanyak 16 ekskavator telah diterjunkan pemerintah.

Presiden Jokowi yang langsung datang ke lokasi bencana pun segera membuat empat prioritas penanganan gempa. Selain evakuasi korban, pertolongan medis, dan penanganan pengungsi, langkah prioritas itu juga mencakup perbaikan infrastruktur.

Kita bisa melihat prioritas tersebut telah dijalankan dengan taktis. Kita pun bangga ketika masyarakat begitu menyadari bahwa penanganan bencana bukan hanya tugas pemerintah. Dari berbagai daerah di Nusantara kita menyaksikan solidaritas yang bukan hanya keprihatinan. Solidaritas itu dibuktikan nyata dengan berbondong-bondongnya donasi, bahkan sumbangan tenaga untuk Palu, Sigi, dan Donggala.

Bahkan kini solidaritas itu telah melintas batas-batas negara. Awal minggu ini telah 18 negara menawarkan bantuan, di antaranya Rusia, Uni Eropa, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Jepang, India, dan Tiongkok.

Kita sepakat dengan yang dikatakan Presiden. Solidaritas global ini meyakinkan bahwa Indonesia tidak sendiri menghadapi bencana. Bahkan lebih jauh, simpati dari banyak negara itu ialah cermin posisi Indonesia. Keberhasilan diplomasi Indonesia selama ini telah melahirkan kepercayaan dari dunia internasional.

Ini bukan penilaian berlebihan apalagi kenaifan sebab bagaimanapun interaksi hubungan internasional selalu dalam kalkulasi matang, dan itu terkait juga soal keamanan. Kita sendiri sudah melihat banyak peristiwa ketika nilai kemanusiaan tidak mampu juga menggerakkan dunia. Maka, dalam kondisi ini, kita bukan hanya patut mengapresiasi negara-negara sahabat itu, melainkan juga kinerja pemerintah selama ini.

Namun, kisah manis bantuan luar negeri juga bisa berbalik. Ini sudah kita alami sendiri dari berbondongnya bantuan luar negeri saat bencana tsunami di Aceh pada 2004. Banyaknya bantuan asing tidak diiringi dengan pengelolaan yang baik, apalagi koordinasi program. Banyaknya bantuan yang disalurkan lewat LSM makin membuat sulit koordinasi. Akibatnya banyak program bantuan yang tidak selaras dengan program pemerintah, bahkan bentrok, sehingga menjadi sia-sia.

Dari pengalaman itu pula pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan penanganan bencana dalam bentuk peraturan pemerintah. Terdapat tiga regulasi penanganan bencana, yaitu PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Ketiganya berada di bawah payung UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

PP 23 tegas menyebutkan bahwa dalam hal lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah memberikan bantuan berupa dana harus disampaikan atau dikirimkan secara langsung lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sebab itu, penerimaan bantuan asing dalam penanganan bencana di Palu, Sigi, dan Donggala sekarang ini mutlak harus mengikuti aturan tersebut. Tidak hanya itu, sudah sepatutnya pula pemerintah dan jajaran yang terkait sigap dengan program-program bantuan yang terpetakan peran dan fungsinya.

Hanya melalui langkah dengan koordinasi tertata dan terencana inilah pemulihan daerah-daerah terdampak bencana dapat dijalankan dengan baik. Pada sisi ini pula, ujian kesekian dalam hal kebencanaan dapat kita lewati tanpa menambah bencana baru.