Jebakan Data Beras

BUKAN lagi sekadar kisruh, melainkan jebakan yang sengaja dipelihara. Itulah yang terkesan dari drama superpanjang permasalahan data beras di negeri ini.

Mau tidak mau, kita berpikir sebagai jebakan yang dibiarkan karena hampir setiap tahun isu terulang dengan plot sama. Singkatnya, plot itu ialah Kementerian Pertanian melaporkan produksi beras di atas kebutuhan, tapi harga beras di pasar naik; persediaan beras di pasar dikatakan krisis sehingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengundang rapat kementerian terkait dan dihasilkan keputusan untuk membuka keran impor.

Drama itu pula yang terjadi lagi sekarang. Kementerian Pertanian mengatakan produksi beras tahun ini 49,9 juta ton, yang berarti di atas kebutuhan nasional sekitar 30 juta ton. Namun, dengan alasan untuk menekan harga beras, Menko Perekonomian menyetujui impor beras.

Impor itu sebenarnya juga kelanjutan dari izin impor beras untuk tahun ini yang mencapai total 2 juta ton. Dari jumlah tersebut, impor tahap pertama dan kedua telah keluar pada Februari dan Mei 2018, masing-masing jumlahnya 500 ribu ton. Untuk izin impor tahap ketiga dikeluarkan pada Juli 2018. Berdasarkan jumlah tersebut, beras yang masih akan masuk ke Indonesia sekitar 820 ribu ton.

Impor beras memang ibarat aksi menampar muka sendiri. Menampar karena betapa ironisnya sebuah negeri agraris dengan wilayah begitu luas, dengan penduduk yang begitu banyak, tetapi tak mampu swasembada beras. Harus jujur dikatakan bahwa impor beras itu bukti gagalnya sektor pertanian menyediakan stok beras.

Sesungguhnya perdebatan impor beras tak perlu terjadi. Sejauh kita belum bisa swasembada beras, selama itu pula bangsa ini akan impor beras. Hal yang tidak bisa ditawar-tawar ialah bagaimana negeri ini harus memiliki politik pertanian yang jelas untuk menuju swasembada beras. Tanpa kejelasan itu, keinginan menghentikan impor beras hanyalah mimpi.

Lebih memprihatinkan lagi ialah ternyata impor beras pada tahun ini akibat kesalahan data. Fakta itulah yang dibuka tanpa ditutup-tutupi Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Menurut Darmin, impor beras berawal karena kesalahan prediksi salah satu menteri teknis yang bertanggung jawab terkait dengan persoalan pertanian dan pangan. Disebutkan bahwa kementerian teknis sangat yakin pada 2017 panen akan banyak, tetapi faktanya harga beras meledak.

Faktor lain yang disebut Darmin sebagai penyebab keran impor beras dibuka ialah karena Perusahaan Umum Bulog, sebagai penyangga stok, tidak mampu merealisasikan serapan gabah dari petani dengan maksimal.

Persoalan data persediaan beras harus akurat agar tidak salah mengambil keputusan terkait dengan urusan perut rakyat. Karena itu, sudah saatnya dipikirkan agar ada data pembanding yang disiapkan kementerian teknis. Bukankah kewenangan data perberasan berada di kementerian teknis sehingga Badan Pusat Statistik (BPS) tidak bisa merilis data beras?

Kita mendukung sepenuhnya agar Kementerian Koordinator Perekonomian segera melakukan pembenahan data pertanian dan pangan. Patut didukung keinginan untuk menggandeng Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), dan BPS untuk menciptakan sistem yang lebih valid dan akurat dengan memaksimalkan pencitraan satelit.

Sudah saatnya kita benar-benar transparan dan akuntabel dalam menangani masalah perberasan. Transparansi itu dimulai dengan membenahi data yang selama ini beragam dan tidak akurat pula.