Menang tanpa Curang

PEMIMPIN yang baik ialah pemimpin yang dihasilkan lewat cara-cara baik. Hanya pemimpin semacam itulah yang bisa memimpin bangsa ini, bukan pemimpin yang memegang tampuk kekuasaan lewat cara-cara kotor.

Pemilihan Umum Presiden 2014 yang tinggal 15 hari bergulir menjadi ajang pertaruhan bagi Republik ini untuk lima tahun ke depan. Pertaruhan, apakah presiden terpilih nanti memang figur yang murni dipercaya rakyat atau sosok yang membajak kepercayaan itu dengan akal-akalan dan kecurangan.

Kita menyambut positif pilpres kali ini berlangsung sederhana karena hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, di sisi lain, kita perlu meningkatkan kewaspadaan lantaran pilpres bakal berlangsung ketat.

Dengan head to head, kedua kubu dijamin bakal habis-habisan untuk memenangi kontestasi. Potensi konflik pun lebih terbuka, apalagi jika nantinya pilpres dinodai praktik-praktik kecurangan.

Tentu saja kita berharap pilpres 9 Juli mendatang berlangsung jujur, adil, dan steril dari pelanggaran. Namun, kita perlu juga mengingatkan bahwa bukan mustahil kecurangan terjadi.

Kecurangan-kecurangan itu bahkan secara kasat mata sudah dipertontonkan lewat kampanye hitam, kampanye yang mengumbar fitnah dan kebohongan untuk menjatuhkan lawan. Kecurangan telah terkuak pula tatkala terungkap adanya keterlibatan bintara pembina desa dalam mengarahkan pilihan warga di Jakarta, beberapa waktu silam.

Namun, praktik-praktik tercela itu hanyalah bagian kecil dari potensi besar kecurangan. Kampanye hitam marak, sangat marak, tetapi ia sekadar pemanasan. Kecurangan dikhawatirkan semakin vulgar dan masif menjelang, pada hari pencoblosan, serta pada saat proses penghitungan suara.

Mobilisasi pemilih dan money politics ialah modus yang paling kerap dilakukan para perusak demokrasi di setiap hajatan pemilu. Terlebih lagi, banyak kepala daerah mulai gubernur hingga wali kota dan bupati masuk ke lingkaran tim sukses capres. Dengan kekuasaan yang melekat, mereka berpotensi menyalahgunakan pengaruh dan fasilitas negara untuk memenangkan calon yang dibela.

Pemilu legislatif 9 April silam merupakan contoh nyata betapa kecurangan dan pelanggaran merajalela. Tidak cuma permainan uang yang menggila, keberpihakan penyelenggara pemilu, terutama di tingkat daerah, benar-benar menjadi noda. Tidak berlebihan jika pemilu legislatif kali ini dicap sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah reformasi.

Kita jelas tidak ingin wajah pilpres seburuk pileg. Karena itu, kita mengingatkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk menjaga pilpres agar tak menyeleweng dari rel yang benar.

Pilpres bukan sekadar bicara menang-kalah. Siapa pun yang kelak terpilih, toh presiden kita jua, presiden seluruh rakyat Indonesia, asalkan ia terseleksi melalui cara-cara jujur. Unggul satu suara pun, rakyat harus menerimanya.

Mereka yang terlibat dalam rivalitas mutlak bersaing dalam satu semangat kejujuran dan menafikan kecurangan. Menghalalkan segala cara merupakan cara-cara tak beradab, cara-cara usang yang harus dikubur dalam-dalam.

Pilpres merupakan sarana suci untuk mendapatkan pemimpin sejati. Bangsa ini tidak mungkin bisa bangkit jika presiden dan wakil presiden dipilih lewat cara-cara kotor. Bangsa ini akan menjadi bangsa hebat hanya jika presiden dan wakil presiden dihasilkan melalui pemilu bermutu.