Menjaga Kedaulatan

POLITIK internasional dan ketahanan nasional sangat penting bagi kedaulatan suatu bangsa. Hanya melalui kepiawaian berdiplomasi dengan negara lain serta hanya dengan kemampuan dan kemauan menata pertahanan dalam negeri, kedaulatan suatu negara terjaga. Sebagai negara kepulauan yang sangat luas, menjaga kedaulatan negara merupakan suatu keniscayaan bagi Indonesia. Itu secara gamblang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, menjadi kewajiban kepala negara dan kepala pemerintahan menjaga kedaulatan bangsa dan negara sebagai bentuk kepatuhan pada Undang-Undang Dasar. Justru selama reformasi bergulir, politik internasional kita kedodoran. Persoalan buruh migran, kekalahan dalam sengketa kepemilikan pulau-pulau terdepan dan sengketa perbatasan, penyadapan percakapan telepon presiden dan pejabat negara, serta menyelonongnya pesawat atau kapal asing ke wilayah Indonesia merupakan sejumlah ganjalan  dalam diplomasi kita.

Dalam urusan ketahanan nasional, bangsa ini sedikit banyak sudah mengalami kemajuan. Selama 10 tahun terakhir, negara sudah menata alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan merevitalisasi industri pertahanan. Namun, upaya menata pertahanan dalam negeri belum dibarengi dengan ketersediaan anggaran. Dewasa ini, alokasi anggar¬an pertahanan kita dalam APBN baru di kisaran 0,8% dari angka ideal 1,5%. Salah satu akibatnya, alutsista kita masih kalah jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Kita juga kekurang¬an kapal patroli yang mampu mencegah dan menindak pelaku pencurian ikan di perairan kita. Masih banyaknya persoalan dalam diplomasi internasional dan ketahanan nasional menunjukkan kita belum optimal menjaga kedaulatan.Itulah sebabnya, di tengah perhelatan Pemilu Presiden 2014 ini, penting bagi rakyat untuk mengetahui visi, misi, serta program para calon presiden di bidang diplomasi internasional dan pertahanan nasional. Dari debat yang diselenggarakan tadi malam, rakyat mengetahui visi capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo tentang kedaulatan bangsa dan negara.

Rakyat membutuhkan presiden yang piawai berdiplomasi dengan negara lain agar tak ada lagi penganiayaan buruh migran, kekalahan dalam sengketa pulau terdepan atau wilayah perbatasan, penyadapan, serta penyusupan pesawat atau kapal asing. Rakyat juga memerlukan presiden yang mau meningkatkan anggaran pertahanan sehingga kita bisa memiliki postur pertahanan ideal, industri pertahanan dalam negeri menggeliat, dan kesejahteraan prajurit terpenuhi. Negara yang piawai berdiplomasi dan mau serta sanggup menata pertahanan nasional akan terhormat, bermartabat, serta tegak berdiri ketika berhadapan dengan negara lain. Dari debat tadi malam, rakyat bisa menimbang-nimbang mana capres yang memiliki visi, misi, dan program di bidang hubungan internasional serta pertahanan dalam negeri. Lewat debat tersebut, rakyat bisa mereka-reka, apakah Prabowo atau Jokowi, yang lebih mampu mewujudkan kedaulatan rakyat seutuhnya? Namun, kita mengingatkan rakyat untuk tidak hanya terpesona oleh berbagai pernyataan dan janji yang disampaikan para capres dalam debat. Rakyat harus mampu menilai mana capres yang tidak berhenti hanya pada kata-kata, tetapi kelak melaksanakan semua kata yang diucapkannya dalam debat tersebut.