Kegagalan Partai Politik

ADAGIUM bahwa partai politik hanya memproduksi politikus, bukan negarawan, terus mendapat konfirmasi dalam kultur politik di negeri ini. Bahkan lebih parah, alih-alih menciptakan pemimpin-pemimpin negeri yang cemerlang, parpol malah lebih sering diidentikkan sebagai entitas penghasil koruptor.

Identifikasi itu mungkin terlalu berlebihan, tapi tentu juga bukan tanpa alasan. Tak bisa dibantah, sampai hari ini sangat banyak politikus partai yang terjerat kasus korupsi, termasuk mereka yang duduk sebagai kepala daerah, menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ataupun anggota DPRD. Bahkan, tak sedikit ketua umum parpol yang tersangkut kasus korupsi. Beberapa di antara mereka malah sudah mendekam di bui.

Ditersangkakannya Nur Mahmudi Ismail, mantan Presiden Partai Keadilan yang kemudian berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), oleh penyidik tipikor Polres Kota Depok dalam kasus korupsi pengadaan lahan untuk pelebaran jalan di Kota Depok, semakin menambah panjang daftar ketua umum dan eks ketua umum parpol yang terlibat rasywah. Sebelumnya, dalam daftar itu terdapat nama Anas Urbaningrum (Partai Demokrat), Luthfi Hasan Ishaaq (PKS), Suryadharma Ali (PPP), dan Setya Novanto (Partai Golkar).

Kasus yang disangkakan kepada Nur Mahmudi, mantan menteri kehutanan dan perkebunan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, terjadi pada 2015 ketika ia menjabat Wali Kota Depok di periodenya yang kedua (2011-2016). Fakta itu pun mengonfirmasikan bahwa seseorang yang pernah menjadi ketua umum parpol, memimpin kementerian, bahkan juga menjadi pemimpin daerah, ternyata tak selalu mampu menjadi anutan.

Sungguh ironis, bukankah dalam sistem demokrasi yang kita anut saat ini salah satu tugas utama parpol ialah memberikan pendidikan politik kepada rakyat? Lalu bagaimana mungkin publik akan mendapatkan pendidikan politik yang baik bila institusi yang ditugasi sebagai 'pendidiknya' malah kerap bertingkah tanpa kontrol, gemar berperilaku lancung?

Jangankan mau mendidik rakyat, mencetak kader sampai ketua umumnya yang bisa menjadi anutan saja sangat sulit.

Tidak bisa tidak, parpol mesti berbenah total. Sistem internal kepartaian perlu dirombak, terutama dalam hal rekrutmen kader yang saat ini ditengarai menjadi salah satu biang keladi kegagalan parpol menjalankan fungsinya, juga menjadi akar dari maraknya korupsi kader parpol.

Sistem politik uang, mahar, yang membuat politik seolah-olah menjadi sesuatu yang selalu berongkos mahal, harus dibinasakan dari tubuh parpol jika mereka betul-betul ingin merekrut kader, terutama kaum muda, yang bermental bersih, jujur, idealistis, dan berkualitas tinggi. Jika Indonesia memang bercita-cita menjadi negara demokrasi yang sesungguhnya, sosok-sosok seperti itulah yang kita butuhkan.

Sudahlah, buang jauh-jauh pengelolaan parpol model lama yang tak hanya sudah ketinggalan zaman, tapi juga tanpa kita sadari menghancurkan sistem politik dan demokrasi itu sendiri. Jangan lagi ada kader yang membiayai parpol, tapi sebaliknya parpollah yang mesti mengongkosi biaya politik kader-kader cemerlang. Kader yang dihasilkan dengan proses seperti itulah yang bisa kita harapkan kelak akan menjadi negarawan.

Minimal ia akan menjadi pemimpin daerah atau pemegang jabatan publik yang berkualitas, berintegritas, dan layak menjadi anutan.

Nur Mahmudi, Anas, Luthfi Hasan, Suryadharma, dan Novanto cukuplah menjadi contoh kegagalan parpol memproduksi negarawan. Parpol mesti merombak dirinya karena sesungguhnya ia tak layak terus dipersepsikan sebagai kubangan politik yang siap menjebloskan siapa saja ke dalam kekotorannya.