Pemerintahan yang Probisnis

SALAH satu parameter penting keberhasilan suatu pemerintahan ialah di bidang ekonomi. Di sektor itulah sejatinya kestabilan politik dan pemerintahan digantungkan.

Sudah banyak contoh di beberapa negara yang menggambarkan betapa intimnya hubungan sebab-akibat antara ekonomi dan keberlangsungan pemerintahan. Termasuk negara kita pernah mengalami, ketika keguncangan perekonomian menjadi salah satu pemicu jatuhnya rezim penguasa di tahun 1998.

Dunia usaha merupakan salah satu penggerak roda ekonomi. Lebih dari itu dunia usaha berperan menopang ketahanan ekonomi bangsa. Namun, dunia usaha tak akan kuasa menjalankan peran tersebut tanpa sokongan pemerintah.

Dalam 10 tahun terakhir pemerintah memang telah berusaha menghidupkan iklim berusaha yang kondusif. Namun, banyak pengusaha merasakan pemerintah belum menyokong dunia usaha secara optimal. Infrastruktur, birokrasi, dan regulasi masih menjadi hambatan, dan kerap menimbulkan persoalan.

Pengelola negara ini masih sering absen ketika dunia usaha mengeluhkan soal birokrasi dan perizinan yang berbelit, kepastian hukum dan regulasi yang belum jadi panglima, serta minim dan buruknya infrastruktur.

Hingga hari ini hambatan-hambatan klasik tersebut terus saja membungkus negeri ini dalam ketidakpastian usaha dan keterpurukan daya saing. Tidak mengherankan bila ponten iklim berusaha kita termasuk rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Semua itu tentu saja menghambat investasi. Padahal, melalui investasi, perusahaan bisa menjadi agen pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tanpa itu, kemandirian dan kedaulatan, apakah kedaulatan pangan atau energi, mustahil tercapai bila investasi perusahaan besar saja masih berbelit dan terhambat, bagaimana pula dengan investasi usaha mikro kecil menengah. Hambatan terbesar ialah akses ke sumber pembiayaan.

Padahal, jumlah UMKM sangat besar. UMKM juga terbukti lebih tahan terhadap krisis. Tak sedikit perusahaan besar berawal dari UMKM.

Dunia usaha mendambakan pemerintahan mendatang menghempang semua hambatan berusaha tersebut. Dalam dialog dengan dua pasangan capres dan cawapres 2014, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin), tadi malam, sangat jelas bahwa kalangan pengusaha sangat menginginkan adanya sinergi yang lebih bagus antara pemerintah dan dunia usaha.

Dari dialog tersebut, kalangan pengusaha bisa menimbang-nimbang pasangan capres dan cawapres mana yang kelak lebih bersahabat pada dunia usaha. Dari paparan kedua pasangan capres dan cawapres, para pengusaha bisa mereka-reka, pasangan mana yang mampu menerapkan kebijakan yang menyokong dunia usaha.

Penerapan atau eksekusi tentu saja lebih penting daripada perencanaan. Kelemahan pemerintahan saat ini ialah gemar rapat dan merencanakan, tetapi gagap mengeksekusi. Berbagai kendala dalam berusaha serta jalan keluarnya sesungguhnya sudah diketahui bersama. Tinggal lagi bagaimana para pemimpin mengeksekusinya di lapangan.

Dari dialog tadi malam, dunia usaha bisa mengetahui siapa yang pernah sukses menangani berbagai kendala usaha sehingga bisa diharapkan akan mengulang kesuksesan serupa jika terpilih kelak.