Membangun Peradaban

PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla selama empat tahun ini menggenjot pembangunan infrastruktur fisik sebagai jembatan penghubung dalam urat nadi perekonomian dan mobilitas sosial.

Komitmen besar pada pembangunan infrastruktur patut diacungi jempol. Selain membangun yang baru, pemerintahan sekarang juga berhasil merampungkan pembangunan infrastruktur yang terbengkelai pada pemerintahan sebelumnya.

Pembangunan infrastruktur sesungguhnya lebih dari sekadar kepentingan ekonomi. Bukankah integrasi nasional dan kemajuan bangsa juga memerlukan prasyarat perluasan dan pemerataan pembangunan fisik? Dalam perspektif itulah, kita mesti memahami bahwa membangun infrastruktur sesungguhnya membangun peradaban baru.

Pembangunan peradaban bangsa lewat infrastruktur itulah yang digarisbawahi Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, kemarin.

Kata Presiden, banyak yang masih salah pengertian bahwa ketika kita membangun infrastruktur fisik  seperti  jalan  tol,  bandara, dan juga MRT, LRT, dilihat hanya dari sisi fisiknya saja, padahal sesungguhnya kita sedang membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru.

Harus tegas dikatakan bahwa salah pengertian yang terjadi terkait pembangunan infrastruktur tidak sepenuhnya karena ketidaktahuan. Jauh lebih banyak, apalagi di kalangan elite, mereka pura-pura tidak tahu karena menutup hati untuk mengakui kemajuan yang sudah dicapai. Mereka nyinyir hanya karena kepentingan sempit, kepentingan elektoral.

Pidato Jokowi itu menggambarkan kuatnya kemauan politik negara dalam memenangi pertempuran melawan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Bahwa seluruh wilayah indonesia harus tumbuh bersama, merata ekonominya.

Bahwa Infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah-daerah di seluruh penjuru Tanah Air. Itulah alasannya, kata Presiden, infrastruktur tidak hanya dibangun di Jawa. Tapi juga di berbagai wilayah lain di Indonesia.

Komitmen pemerintahan Jokowi-Kalla dalam pembangunan infrastruktur memang tampak dalam postur kebijakan ekonominya. Dalam APBN empat tahun terakhir, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur terus meningkat, baik secara persentase maupun nominalnya. Jika dalam APBN 2014 alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp178 triliun (8,7%), dalam APBN 2018 anggarannya naik hampir dua setengah kali lipat menjadi Rp410 triliun (18,5%).

Fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun terakhir sebenarnya bukan hanya pembangunan infrastruktur. Sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, pemerintah juga tidak lalai mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul.

Kita sependapat dengan Jokowi bahwa membangun manusia Indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan, untuk melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Bahkan, persiapkan manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul itu sejak dalam masa kandungan sampai tumbuh secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya.

Pembangunan yang gencar dilakukan selama masa pemerintahan Jokowi-Kalla pada dasarnya membangun di bidang jiwa dan raga untuk menggenapi lagu Indonesia Raya yang dengan jelas mengingatkan: “bangunlah jiwanya, bangunlah badannya”. Setelah sukses membangun infrastruktur fisik, jiwa bangsa ini perlu dibangun dengan menyemai kembali nilai-nilai keindonesiaan.

Dengan penyemaian kembali nilai-nilai keindonesiaan itu niscaya semua anak bangsa mampu menyingkirkan perbedaan politik, perbedaan suku, perbedaan agama dan golongan melalui kerja nyata membangun negeri, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita bersatu mewujudkan Indonesia berkemajuan yang punya peradaban tinggi.