Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
DRAMATURGI penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bakal berlaga dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akhirnya menemukan konklusi pada sehari menjelang penutupan pendaftaran, kemarin. Dua pasang calon sudah ditetapkan koalisi masing-masing dan bakal didaftarkan pada hari ini.
Di kubu petahana, capres Joko Widodo dipastikan akan didampingi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin sebagai cawapres. Di barisan penantang, secara mengejutkan Prabowo Subianto akhirnya dipasangkan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, sosok yang selama ini tidak pernah disebut-sebut dalam bursa cawapres Prabowo.
Bagi publik, bagaimanapun proses yang menyertai terbentuknya dua pasangan calon tersebut, itulah pilihan yang harus diterima. Meskipun dalam beberapa hal, dinamika pencalonan itu menampilkan kesan sebuah proses berdemokrasi yang grusa-grusu, transaksional, dan cenderung elitis, publik tak lagi bisa menawar.
Seruwet apa pun dinamikanya, publik harus tetap bersetia dalam sudut pandang optimistis bahwa partai-partai politik yang memang telah diamanatkan undang-undang sebagai satu-satunya pihak yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden pasti tak asal memilih calon.
Kita mesti menyimpan asa bahwa tokoh-tokoh itu betul-betul pilihan dan dapat mengayunkan langkah bangsa ini menuju mimpi besar negara makmur dan sejahtera.
Terlepas dari siapa pun calon-calon yang bakal bertarung nanti, fakta bahwa Pilpres 2019 bakal diikuti hanya oleh dua pasangan calon, di satu sisi mestinya menjadi satu poin melegakan. Melegakan karena kontestasi di antara kedua pasangan sangat mungkin berlangsung dalam satu putaran. Dengan begitu, negara ini bisa menghemat uang, waktu, serta energi.
Akan tetapi, kita tak boleh lupa untuk terus mengingatkan bahwa laga demokrasi diametral di antara dua paslon itu menyimpan bibit konflik horizontal yang mesti diwaspadai. Apalagi, diakui atau tidak, kita punya pengalaman buruk terkait dengan maraknya politik kebencian yang menyertai rivalitas dua kubu dengan dukungan yang amat terpolarisasi. Itu terutama sangat terlihat ketika Pilkada DKI Jakarta 2017.
Penggunaan politik kebencian itu segendang sepenarian dengan penggunaan politik SARA. Keduanya haram dilakukan di alam demokrasi yang sehat, tapi nyatanya kerap diproduksi dan dimanfaatkan dengan picik demi kepentingan politik jangka pendek. Sama halnya dengan praktik kecurangan, teror, intimidasi, ataupun kekerasan, politik kebencian dan SARA jauh dari keadaban dan hanya mencederai demokrasi yang telah kita bangun dengan susah payah.
Publik mendambakan Pilpres 2019 nanti menjadi pertarungan yang elegan. Kompetisi yang mempertandingkan gagasan dan program, jauh dari cara-cara kotor, sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang autentik dan benar-benar mumpuni. Jangan sampai kontestasi itu melebar menjadi pergumulan politik tak bermartabat yang malah akan membuka jalan bagi para pembajak demokrasi menguasai panggung kekuasaan.
Teramat panjang daftar tantangan yang mesti dihadapi negara ini di masa mendatang. Karena itu, mari kita rayakan sekaligus pastikan Pilpres 2019 menjadi sebuah kegembiraan politik untuk menentukan pemimpin autentik yang akan mengantarkan bangsa ini menaklukkan tantangan-tantangan yang bakal terus menghadang.
Buat Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga, dari ratusan juta penduduk Indonesia, kalianlah yang telah dipilih menjadi kandidat pemimpin bangsa. Karena itu, bertarunglah dengan elegan dan jiwa besar karena sejatinya pilpres bukan sekadar bicara menang-kalah, melainkan proses pencarian pemimpin sejati.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved