Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
PERTANYAAN tentang siapa yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi petahana Joko Widodo dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang memang belum terjawab sampai hari ini. Namun, tampaknya soal nama itu hanya tinggal menunggu waktu diumumkan.
Tersebutlah bahwa lima calon wapres yang dulu masih 'bersaing' di dalam kantong Jokowi kini sudah terayak menjadi satu calon saja. Nama tunggal cawapres itu telah terkonfirmasi menjadi sebuah kesepakatan tak tertulis dari pertemuan Jokowi dengan enam ketua umum partai politik koalisi pendukungnya di Istana Bogor, Senin (23/7) lalu.
Dengan hasil yang positif itu, rasanya tak berlebihan bila pertemuan yang diinisiasi Jokowi tersebut dimaknai publik sebagai pertunjukan kesolidan koalisi petahana di tengah dinamika pilpres yang kian tinggi jelang penutupan pendaftaran pada Agustus nanti.
Soliditas itu penting untuk meredam suara-suara sumbang yang menyebut koalisi Jokowi sedang tak kompak karena parpol-parpol pendukungnya berebut posisi cawapres.
Soal siapa sosoknya dan kapan bakal diumumkan, biarlah itu menjadi urusan Jokowi dan koalisinya. Publik memang berhak, sangat berhak, mengetahui sedari awal semua calon pemimpin yang bakal berlaga di pilpres.
Rakyat juga perlu dibebaskan dari segala spekulasi dan kesimpangsiuran terkait dengan capres dan cawapres yang terus bergulir saat ini. Idealnya, ketika calon sudah ada, segeralah diumumkan.
Namun, di sisi lain, kita pun patut menghormati bila memang pengumuman tak cepat dilakukan karena boleh jadi langkah itu menjadi bagian dari strategi pemenangan.
Toh sosoknya sudah ditemukan. Dalam arti, pengumuman yang tertunda itu bukan disebabkan persoalan ruwetnya mencari calon akibat pergelutan atau proses tawar-menawar atau pertarungan kepentingan antarparpol, melainkan pertimbangan strategi.
Hal yang sama pula kita harapkan terhadap koalisi penantang Jokowi yang saat ini juga sudah kian mengkristal meskipun belum sesolid koalisi incumbent. Sejumlah pertemuan yang digelar Prabowo Subianto dalam beberapa hari terakhir semakin memperlihatkan kejelasan peta jalan yang bakal ditempuh koalisi penantang.
Namun, tidak seperti koalisi pendukung Jokowi yang sudah memastikan nama capres, koalisi penantang belum memastikan siapa capres, apalagi cawapres mereka. Kasak-kusuk, lobi-lobi, masih terus dilakukan, tetapi arahnya sepertinya sudah makin benderang bahwa hampir pasti hanya akan ada dua poros koalisi dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang.
Artinya, hampir bisa dipastikan pula laga Jokowi melawan Prabowo akan kembali tersaji tahun depan. Bedanya, keduanya akan menggandeng calon wakil presiden yang berbeda dengan pada 2014 lalu.
Mesti diakui, Jokowi dengan kesolidan parpol koalisinya sudah selangkah di depan ketimbang calon penantangnya. Bila keunggulan langkah itu bisa dikapitalisaikan dalam bentuk dukungan publik, bukan tidak mungkin koalisi Jokowi akan kembali memenangi pertarungan.
Akan tetapi, koalisi Prabowo di kubu lawan pasti juga tak bakal tinggal diam. Bukankah mereka tak mungkin mau kalah untuk kedua kali? Mereka pasti akan mati-matian mengerahkan segenap kekuatan untuk membalas kekalahan.
Bagi rakyat, nikmati saja dinamikanya yang semakin menarik, sambil terus berharap kedua kubu dapat menampilkan kontestasi yang lebih mengedepankan pertarungan gagasan, ide, dan program brilian, bukan mengunggulkan pertarungan politik identitas yang dangkal.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved