Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERTANYAAN tentang siapa yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi petahana Joko Widodo dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang memang belum terjawab sampai hari ini. Namun, tampaknya soal nama itu hanya tinggal menunggu waktu diumumkan.
Tersebutlah bahwa lima calon wapres yang dulu masih 'bersaing' di dalam kantong Jokowi kini sudah terayak menjadi satu calon saja. Nama tunggal cawapres itu telah terkonfirmasi menjadi sebuah kesepakatan tak tertulis dari pertemuan Jokowi dengan enam ketua umum partai politik koalisi pendukungnya di Istana Bogor, Senin (23/7) lalu.
Dengan hasil yang positif itu, rasanya tak berlebihan bila pertemuan yang diinisiasi Jokowi tersebut dimaknai publik sebagai pertunjukan kesolidan koalisi petahana di tengah dinamika pilpres yang kian tinggi jelang penutupan pendaftaran pada Agustus nanti.
Soliditas itu penting untuk meredam suara-suara sumbang yang menyebut koalisi Jokowi sedang tak kompak karena parpol-parpol pendukungnya berebut posisi cawapres.
Soal siapa sosoknya dan kapan bakal diumumkan, biarlah itu menjadi urusan Jokowi dan koalisinya. Publik memang berhak, sangat berhak, mengetahui sedari awal semua calon pemimpin yang bakal berlaga di pilpres.
Rakyat juga perlu dibebaskan dari segala spekulasi dan kesimpangsiuran terkait dengan capres dan cawapres yang terus bergulir saat ini. Idealnya, ketika calon sudah ada, segeralah diumumkan.
Namun, di sisi lain, kita pun patut menghormati bila memang pengumuman tak cepat dilakukan karena boleh jadi langkah itu menjadi bagian dari strategi pemenangan.
Toh sosoknya sudah ditemukan. Dalam arti, pengumuman yang tertunda itu bukan disebabkan persoalan ruwetnya mencari calon akibat pergelutan atau proses tawar-menawar atau pertarungan kepentingan antarparpol, melainkan pertimbangan strategi.
Hal yang sama pula kita harapkan terhadap koalisi penantang Jokowi yang saat ini juga sudah kian mengkristal meskipun belum sesolid koalisi incumbent. Sejumlah pertemuan yang digelar Prabowo Subianto dalam beberapa hari terakhir semakin memperlihatkan kejelasan peta jalan yang bakal ditempuh koalisi penantang.
Namun, tidak seperti koalisi pendukung Jokowi yang sudah memastikan nama capres, koalisi penantang belum memastikan siapa capres, apalagi cawapres mereka. Kasak-kusuk, lobi-lobi, masih terus dilakukan, tetapi arahnya sepertinya sudah makin benderang bahwa hampir pasti hanya akan ada dua poros koalisi dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang.
Artinya, hampir bisa dipastikan pula laga Jokowi melawan Prabowo akan kembali tersaji tahun depan. Bedanya, keduanya akan menggandeng calon wakil presiden yang berbeda dengan pada 2014 lalu.
Mesti diakui, Jokowi dengan kesolidan parpol koalisinya sudah selangkah di depan ketimbang calon penantangnya. Bila keunggulan langkah itu bisa dikapitalisaikan dalam bentuk dukungan publik, bukan tidak mungkin koalisi Jokowi akan kembali memenangi pertarungan.
Akan tetapi, koalisi Prabowo di kubu lawan pasti juga tak bakal tinggal diam. Bukankah mereka tak mungkin mau kalah untuk kedua kali? Mereka pasti akan mati-matian mengerahkan segenap kekuatan untuk membalas kekalahan.
Bagi rakyat, nikmati saja dinamikanya yang semakin menarik, sambil terus berharap kedua kubu dapat menampilkan kontestasi yang lebih mengedepankan pertarungan gagasan, ide, dan program brilian, bukan mengunggulkan pertarungan politik identitas yang dangkal.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang sejatinya bertugas mengusut dan memberantas korupsi
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga bukan tidak menyadari persoalan ini.
GOOGLE dan Youtube akhirnya tunduk dan manut terhadap aturan main di Indonesia.
JUTAAN siswa berjuang keras tiap tahun untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik demi meraih masa depan.
PENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, yang kemudian disusul penaikan harga elpiji nonsubsidi, memang tak terhindarkan.
SETELAH penantian panjang, 22 tahun lamanya, akhirnya pekerja rumah tangga (PRT) diakui negara sebagai sebuah profesi.
PERNYATAAN Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang meminta jajarannya tidak sembarangan menetapkan kepala desa sebagai tersangka, patut dicermati secara jernih
DUA hari lagi, tepatnya 22 April 2026, kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia akan melangkahkan kaki dan bertolak meninggalkan asrama haji menuju Tanah Suci
KAMPUS seharusnya menjadi ruang aman, menjadi tempat bagi mahasiswa untuk belajar, berpikir kritis, dan membangun karakter.
Kebebasan pers merupakan sebuah wujud kemuliaan yang menjadi nadi dari negara demokrasi.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke daratan Eropa.
PENANGKAPAN Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, membuka tabir yang teramat menyesakkan dada.
Diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan strategis, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan bukan lagi sekadar opsi, melainkan keniscayaan.
PROSPEK perdamaian di Timur Tengah mulai tampak, tetapi seperti fatamorgana. Damai itu terlihat dekat, tapi mudah menguap sebelum benar-benar terwujud.
Kejaksaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas langkah yang diambil oleh JPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved