Bumerang Kebocoran Anggaran

KEBOCORAN anggaran negara sudah lama menjadi keprihatinan banyak kalangan. Setiap kali anggaran pendapatan dan belanja negara diketuk palu, setiap kali pula kebocoran di sana-sini membayangi. Namun, benarkah nilai kebocoran begitu luar biasa mencapai hingga Rp1.000 triliun? Jumlah itulah yang diungkapkan calon presiden Prabowo Subianto dalam debat calon presiden di Jakarta, Minggu (15/6).

Dalam adu debat melawan Jokowi Widodo itu, ia menjadikan kebocoran menjadi jualan utama. Prabowo kerap kali melontarkan bahwa menutup kebocoran anggaran merupakan prioritas jika dirinya dipercaya rakyat memimpin Republik ini lima tahun ke depan.

Dengan menutup kebocoran, Prabowo coba meyakinkan kepada publik bahwa segala sisi kehidupan bangsa dibangun lebih maksimal. Dengan menambal kebocoran, ia yakin rakyat bisa mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang jauh lebih baik. Pun dengan menambal kebocoran, segala macam infrastruktur bisa diperbaiki atau dibangun. Kita sepaham, amat sepaham, bahwa lubang-lubang kebocoran pantang dibiarkan terus menganga.

Namun, kita perlu juga mengingatkan isu itu semestinya tak cuma dijadikan pemanis untuk menarik simpati pemilih. Apalagi jika sampai membesar-besarkan angka kebocoran tanpa basis data yang valid, faktual, dan bisa dipertanggungjawabkan. Banyak pihak menganggap, angka yang disampaikan Prabowo terlalu fantastis. Bahkan ada pula yang menilai, jika benar nilai kebocoran APBN mencapai Rp1.000 triliun, negara ini sudah bangkrut.

Bangkrut lantaran angka APBN 2014 hanya Rp1.840 triliun. Lain halnya jika disebutkan Rp1.000 triliun itu potensi hilangnya uang negara, bukan kebocoran APBN. Betul bahwa tidak semua dana APBN terserap untuk pembangunan demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Masih banyak inefisiensi, masih banyak celah penyimpangan, masih banyak ruang patgulipat, sehingga sebagian menggelontor ke kantong-kantong pihak tertentu.

Namun, angkanya tidak sefantastis versi Prabowo. Begawan ekonomi yang juga ayah Prabowo, Soemitro Djojohadikoesoemo, misalnya, menyebut kebocoran anggaran sekitar 30% dari nilai APBN. Jika betul kebocoran APBN mencapai Rp1.000 triliun seperti yang diutarakan Prabowo, itu merupakan tamparan bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu sesungguhnya juga menjadi kritik tajam bagi Hatta Rajasa, cawapres Prabowo.

Bukankah Hatta lebih dari empat tahun menjabat menteri perekonomian di Kabinet Indonesia Bersatu II pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum mundur untuk berkontes menuju kursi RI-2? Prabowo seperti tengah melempar bumerang.

Tak berlebihan jika SBY melalui Menteri Perekonomian Chairul Tanjung mempertanyakan asal muasal angka itu. Chairul Tanjung menilai Prabowo terlalu berlebihan, mengada-ada, alias lebai.

Apa pun, isu telah bergulir. Oleh karena itu, Prabowo dan tim suksesnya mesti menjelaskan kepada publik basis data hingga mencuat angka kebocoran Rp1.000 triliun. Penjelasan itu tentu harus benar, bukan apologi atau untuk membela diri. Kandidat presiden ialah orang-orang pilihan yang setiap ucapan dan tindakannya wajib didasarkan pada fakta, bukan reka-reka, apalagi mengada-ada yang tiada. Calon pejabat negara, apalagi calon pejabat tertinggi, tidak boleh mengada-ada karena itu sama saja melakukan pembohongan publik.