Setelah Menembus Satu Digit

SATU lagi pencapaian penting dicatatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Angka kemiskinan yang sebelumnya selalu berada di atas level 10%, bahkan pernah menyentuh angka 24% saat krisis ekonomi 1999 dahulu, kini untuk pertama kalinya mampu diturunkan hingga menembus satu digit.

Dalam paparan Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (16/7), diungkapkan bahwa pada Maret 2018 jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 25,95 juta jiwa, berkurang 633,2 ribu dari angka pada September 2017. Itu artinya, secara persentase, di periode tersebut tingkat kemiskinan di Indonesia ialah 9,82%, turun dari 10,12% pada September 2017.

Tak sekadar mencetak rekor tingkat kemiskinan terendah sepanjang sejarah Republik ini, pencapaian Maret 2018 itu juga kian mengonfirmasi bahwa pemerintahan saat ini sudah berada di arah dan jalur yang benar dalam upayanya mengentaskan masyarakat dari kubang kemiskinan. Kehadiran negara sudah mulai tampak dan tentu saja kehadiran itu berdampak.

Itu terlihat dari tren penurunan yang terus terjadi sejak 2015. Tingkat kemiskinan pada September 2015 sebanyak 28,51 juta orang (11,13%) mampu diturunkan hingga menjadi 27,76 juta orang (10,7%) pada September 2016. Lalu, turun lagi pada September 2017 ke level 10,12% dan akhirnya Maret 2018 menjadi 9,82%.

Artinya, dalam kurun tiga tahun terakhir (2015-2018), angka kemiskinan telah turun mendekati 1,5%.

Kita patut mengapresiasi capaian tersebut, tetapi harus pula kita ingatkan pemerintah bahwa kecepatan untuk menurunkan tingkat kemiskinan mesti ditambah lagi.

Menembus satu digit itu sangat bagus, tapi jika kita menengok RPJMN pemerintahan Jokowi-JK yang menargetkan tingkat kemiskinan pada 2019 di 7%-8%, artinya masih ada lebih dari 1% yang harus dikejar dalam sisa satu tahun pemerintahan mereka.

Beberapa poin bisa dijadikan fokus perhatian pemerintah bila ingin menambah kecepatan pengikisan kemiskinan tersebut. Salah satunya ialah segera memperkecil disparitas angka kemiskinan antara di perkotaan dan perdesaan yang menurut BPS masih tinggi.

Secara presentase, tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 7,02% dan di perdesaan 13,20%. Disparitas itu terlihat makin mencolok di wilayah Indonesia Timur.

Jomplangnya selisih kemiskinan kota dengan desa tersebut mestinya tidak boleh terjadi ketika pemerintah telah menggulirkan dana desa puluhan triliun rupiah setiap tahunnya.

Patut diduga ada kemampatan aliran dana desa yang membuat tak semua masyarakat desa bisa menikmati. Boleh jadi karena dikorupsi, prosedur yang terlalu berbelit, atau kesalahan penentuan program dan sasaran peruntukan. Ini pekerjaan rumah (PR) pemerintah yang pertama.

Pekerjaan besar kedua, pemerintah mesti mampu menggeser peran penyaluran bantuan sosial (bansos) yang pada periode Maret 2018 ini amat efektif menekan kemiskinan, dengan mendorong masyarakat untuk lebih produktif.

Dengan kata lain, jangan melulu bansos yang dialirkan, tapi berikan bantuan yang berkelanjutan seperti akses untuk modal usaha, keterampilan, dan pendidikan.

Dengan begitu, masyarakat bisa lebih produktif dan menghasilkan pemasukan sendiri, tidak sekadar menunggu kucuran bansos.

Sejatinya pemerintahan ini punya modal kuat untuk menambah kecepatan penurunan kemiskinan tersebut, yakni keberpihakan mereka terhadap program pemerataan. Kini tak ada lagi Jawa-sentris, yang ada hanya Indonesia-sentris. Pendekatan pemerataan itulah yang menjadi pembeda dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Itu modal kuat yang jika didukung dengan strategi pengentasan orang miskin yang lebih efektif, kita mungkin bisa bermimpi suatu saat jumlah orang miskin di negeri ini tak sampai 5% dari jumlah penduduk.