Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak sudah dua pekan lebih berlalu, tetapi hiruk pikuk dan pro-kontra mengenai hasil penghitungan suara masih terus berlangsung.
Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh daerah pemilihan praktis sudah menyelesaikan penghitungan suara. Pemenang di setiap daerah pemilihan pun sudah banyak dirilis, baik yang berbasis metode hitung cepat (quick count) maupun hitung manual (real count).
Hiruk pikuk dan pro-kontra mengenai hasil pilkada belum usai karena sejumlah pihak masih berkeras menolak hasilnya. Padahal, KPUD secara baik tersirat maupun tersurat sudah menyampaikan pesan yang tegas mengenai hasil pemungutan suara.
Pihak-pihak tertentu tidak dapat menerima kekalahan kandidat yang mereka usung. Dengan berbagai argumen, pihak-pihak tersebut menolak hasil penghitungan yang berlangsung dan berkeras lebih memercayai hasil perhitungan menurut versi mereka.
Sikap dan pernyataan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dapat kita sebut sebagai salah satunya. Prabowo, hingga akhir pekan lalu, masih saja mempersoalkan hasil pilkada di sejumlah daerah, misalnya, di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Di Jawa Barat, meskipun KPUD Jawa Barat sudah menyatakan pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) sebagai pemenang, Prabowo berkeras pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik)-lah yang memenangi pilgub. Dasarnya ialah hasil real count menurut versi tim Asyik.
Padahal, sebelumnya DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, salah satu pendukung utama pasangan Asyik, sudah mengakui secara resmi pemenang pilkada Jabar ialah Rindu.
Sikap yang kurang lebih sama juga dikemukakan cagub Saifullah Yusuf alias Gus Ipul d Jatim. Gus Ipul, hingga kemarin, pun belum mengakui secara resmi kemenangan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Secara diplomatis ia menyatakan masih menunggu pengumuman resmi KPU Jatim.
Bukan hanya itu, Gus Ipul dalam suatu kesempatan menyatakan pihaknya menduga ada kecurangan dalam pilkada Jatim. Dia menyebut sejumlah instansi pemerintah terlibat dalam proses pemenangan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.
Artinya, dengan basis argumen dan datanya, Gus Ipul belum dapat menerima fakta dia kalah dalam pilkada Jatim.
Kita tentu menyayangkan sikap tidak legawa semacam itu. Apa pun latar belakang dan alasannya, sikap Prabowo dan Gus Ipul jelas bukan teladan bagi demokrasi.
Keinginan dan ambisi untuk memenangi kontes demokrasi memang menjadi hak setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk dipilih. Namun, demokrasi juga mewajibkan seluruh kontestan menerima hasil resmi yang diumumkan penyelenggara pemilu.
Benar bahwa kontestan yang tidak puas berhak mengajukan sengketa pemilu. Akan tetapi, semua itu mesti didasarkan pada sikap sportif dan arif. Artinya, semua harus siap menang sekaligus siap kalah, bukan hanya bermodal semangat untuk menang sendiri dan benar sendiri dengan data dari versi sendiri pula.
Di dalam demokrasi ada semangat dan keberanian untuk mengakui kekalahan, bukan mencari kambing hitam dan menyalahkan jika keinginan dalam kontestasi tidak terpenuhi. Kalau sikap semacam itu terus dikelola, kondisi demokrasi kita tidak akan pernah mencapai kematangan.
Ironisnya, hal itu justru dipertontonkan para pemimpin yang semestinya memberikan teladan. Para elite politik, belajarlah pada sepak bola. Sekasar atau securang apa pun pemain atau tim, mereka pada akhirnya patuh pada keputusan wasit dan menerima skor akhir.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang sejatinya bertugas mengusut dan memberantas korupsi
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga bukan tidak menyadari persoalan ini.
GOOGLE dan Youtube akhirnya tunduk dan manut terhadap aturan main di Indonesia.
JUTAAN siswa berjuang keras tiap tahun untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik demi meraih masa depan.
PENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, yang kemudian disusul penaikan harga elpiji nonsubsidi, memang tak terhindarkan.
SETELAH penantian panjang, 22 tahun lamanya, akhirnya pekerja rumah tangga (PRT) diakui negara sebagai sebuah profesi.
PERNYATAAN Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang meminta jajarannya tidak sembarangan menetapkan kepala desa sebagai tersangka, patut dicermati secara jernih
DUA hari lagi, tepatnya 22 April 2026, kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia akan melangkahkan kaki dan bertolak meninggalkan asrama haji menuju Tanah Suci
KAMPUS seharusnya menjadi ruang aman, menjadi tempat bagi mahasiswa untuk belajar, berpikir kritis, dan membangun karakter.
Kebebasan pers merupakan sebuah wujud kemuliaan yang menjadi nadi dari negara demokrasi.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke daratan Eropa.
PENANGKAPAN Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, membuka tabir yang teramat menyesakkan dada.
Diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan strategis, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan bukan lagi sekadar opsi, melainkan keniscayaan.
PROSPEK perdamaian di Timur Tengah mulai tampak, tetapi seperti fatamorgana. Damai itu terlihat dekat, tapi mudah menguap sebelum benar-benar terwujud.
Kejaksaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas langkah yang diambil oleh JPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved