Menjerat Obor Rakyat

SALAH satu tolok ukur keberhasilan mengelola kebebasan ialah ketika etika dan nalar lebih dikedepankan ketimbang hasutan dan caci maki. Demokrasi sebagai jalan politik meraih kebebasan akan mencapai keadaban paling luhur jika fitnah dan perilaku kotor itu dikubur dalam-dalam.

Namun, sebagian anak bangsa kita lebih suka menghidupkan 'sisi buruk' tersebut, justru di saat sebagian anak bangsa lainnya terus berjuang menjalankan sisi baik demokrasi. Celakanya, pemangku kebijakan di Republik ini terkesan membiarkan perusakan peradaban tersebut.

Itulah yang terlihat dari perjalanan kasus tabloid Obor Rakyat. Tabloid yang seluruh isinya menyebarkan kampanye hitam berbau suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA terhadap calon presiden Joko Widodo tersebut terus dicetak dan didistribusikan tanpa ada institusi negara yang menghentikannya.

Alih-alih menangkap penanggung jawab tabloid berisi hasutan tersebut, polisi yang memiliki otoritas untuk menangkap malah menyarankan pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur ke Dewan Pers. Padahal, Dewan Pers tegas menyebut Obor Rakyat bukan produk jurnalistik, melainkan produk propaganda yang menghasut.

Bawaslu juga mengakui isi tabloid tersebut terkategori kampanye hitam yang bisa dipidanakan. Toh, ia dibiarkan melenggang kendati sang penanggung jawab, Setyardi Budiyono dan Darmawan Sepriyossa, sudah mengaku bertanggung jawab.

Karena itu, ketika anggota tim pemenangan pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Taufik Basari, melaporkan Setyardi dan Darmawan ke Bareskrim Polri, kemarin, kita mendukung sepenuhnya.

Langkah itu merupakan pelajaran penting bagi siapa pun di negeri ini untuk menghargai akal sehat serta menghentikan fitnah dan kebusukan yang dibungkus seolah-olah elegan. Kita mendesak Polri mengusut tuntas siapa saja aktor dan penyandang dana di balik tabloid tersebut.

Jika polisi ogah-ogahan bergerak, institusi tersebut bisa dipersepsikan 'melawan' kehendak presiden. Pasalnya, berulang kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengecam kampanye hitam dan meminta semua pihak tidak menggunakan cara-cara kotor tersebut.

Pada 24 Mei, melalui akun Twitter-nya Presiden menulis, 'Saya tdk menginginkan jika kompetisi pilpres berlangsung kasar, saling menghancurkan & disertai dgn kampanye hitam (black campaign)'. Pada 3 Juni, SBY meminta semua pihak mencegah negara ini menjadi lautan fitnah.

Namun, peringatan, imbauan, ajakan, hingga kecaman SBY rupanya tak diindahkan anak buahnya sendiri. Setyardi tak lain ialah 'anak kandung' istana. Ia anggota staf di jajaran Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah.

Kendati kalangan istana membantah terkait dengan Obor Rakyat, kesan menutup-nutupi keterkaitan orang dalam amat kuat. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, misalnya, sempat menyebut tidak ada nama Setyardi di jajaran staf khusus kepresidenan. Kini, begitu kasus tersebut telah ramai, Julian mengonfirmasikan bahwa Setyardi memang orang dalam istana. Sekretaris Kabinet Dipo Alam justru memuji Setyardi sebagai orang yang berjiwa kesatria.

Karena itu, pengusutan juga harus dilakukan di lingkungan istana. Itu jika mereka tidak mau dipersepsikan sebagai 'agen' kampanye hitam dan fitnah serta berpihak kepada salah satu capres. Siapa pun di lingkaran istana yang menebar kabar bohong dan fitnah tersebut, sejatinya mereka sendiri telah melawan imbauan presiden.

Amat mahal harganya jika badai fitnah tersebut dibiarkan hadir dalam demokrasi kita.