Hipokrisi Irwandi

SEPERTI halnya Papua dan Papua Barat, rakyat Aceh merupakan anak bangsa yang diistimewakan, yang mendapat perlakuan khusus di negeri ini. Karena kekhususan itu, dana mengalir deras dari pusat, lebih banyak daripada yang diterima provinsi-provinsi lain.

Satu dekade sejak berlakunya dana otonomi khusus pada 2008, 'Bumi Serambi Mekah' telah menerima Rp64,7 triliun. Tahun ini provinsi di ujung paling barat Indonesia itu mendapat dana otsus Rp8,029 triliun. Dana itu sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat untuk mendukung kekhususan Aceh setelah perjanjian Helsinki.

Tujuannya ialah mendongkrak kesejahteraan masyarakat Aceh. Akan tetapi, perilaku lancung para pejabatnya membuat alokasi dana otsus itu menyimpang. Dana besar tersebut ternyata banyak dikebiri untuk kepentingan perut elite semata.

Operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi membuka tabir karut-marutnya tata kelola dana otsus di provinsi ujung barat Nusantara itu.

Gelontoran uang besar tersebut jadi bancakan. KPK menduga sejumlah anggaran proyek yang bersumber dari dana otsus dipotong 10%, 8% di antaranya untuk pejabat di tingkat provinsi dan 2% lainnya bagi pejabat di kabupaten. Itu tentu nominal sangat besar jika dihitung dari total keseluruhan dana otsus.

Seharusnya alokasi dana itu dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Aceh dalam bentuk bangunan infrastruktur seperti jalan, pemberdayaan ekonomi rakyat, penanggulangan kemiskinan, pendanaan pendidikan, dan kesehatan. Haram hukumnya jika ada serupiah pun diselewengkan untuk kepentingan pejabatnya.

Praktik rasywah Irwandi jelas mencederai amanat dan semangat rekonsiliasi yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) damai di Helsinski. Padahal, Irwandi merupakan salah satu tokoh penting GAM kala itu, yang dengan semangat penyetaraan taraf hidup rakyat Aceh menuntut otsus.

Tidak hanya itu, kasus ini membuka mata publik atas hipokrisi Irwandi. Agung di janji, lancung dalam aksi. Ia, yang selama ini dikenal gencar mengampanyekan bahwa pemerintahannya menganut mazhab hana fee atau bebas dari praktik suap, ternyata tidak menerapkan itu buat dirinya sendiri.

Irwandi jelas nekat dan keterlaluan. Apalagi, KPK selama ini juga secara gamblang menyoroti tata kelola dana otsus di Aceh. Bahkan, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan pihaknya terakhir melakukan pendampingan pada akhir April lalu.

Jika pengawasan KPK saja sudah tidak mempan, semestinya pemerintah pusat serius mengevaluasi perputaran dana besar tersebut. Ada sejumlah faktor penyebab, dari mentalitas kepala daerah yang masih gagap dilimpahi dana besar hingga proses perencanaan yang buruk.

Memperketat sejak proses perencanaan bisa jadi solusinya. Bangun sistem layanan e-procurement agar akuntabel dan transparan. Selama ini, pengelolaan dana otsus masih belum memiliki rumusan rencana induk yang menjadi acuan dalam implementasi kegiatan.