Belum Menjadi Pemilih Cerdas

DI balik kesuksesan pilkada serentak 2018, ada kegagalan yang ironis. Itu terjadi karena suara signifikan yang masih didapatkan sembilan calon pemimpin daerah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, dua di antara mereka bisa memenangi pesta demokrasi itu. Di pilkada Provinsi Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus yang tersangkut korupsi jual-beli tanah di Pemkab Kepulauan Sula menang dalam hasil hitung cepat versi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia meraih 31,94% suara melawan tiga pasangan calon (paslon) lainnya.

Kemenangan tersangka korupsi juga terjadi di pilkada Kabupaten Tulungagung. Syahri Mulyo yang tersangkut suap proyek infrastruktur unggul jauh dengan mendapat 59,8% suara. Lawan Syahri di periode kedua jabatannya ialah pasangan Mardiko atau Margiono-Eko Prisdianto yang hanya memperoleh 40,2% suara.

Di tujuh daerah lain, para tersangka korupsi juga cukup gemilang. Marianus Sae yang bertarung untuk kursi calon Gubernur NTT meraih suara kedua terbanyak dari empat paslon yang ada. Marianus yang tersangkut suap sejumlah proyek di Pemkab Ngada meraih 25,52% suara. Di Sulawesi Tenggara, Asrun yang tersangkut suap pengadaan barang dan jasa Pemkot Kendari juga meraih suara cukup baik yakni 24,87% suara.

Para tersangka korupsi lainnya yang ikut bertarung di pilkada kali ini ialah Musatafa di Provinsi Lampung, Imas Aryumningsih di Kabupaten Subang, Nyono Suharli di Kabupaten Jombang, serta M Anton dan Yaqud Ananda yang keduanya bertarung untuk kursi calon Wali Kota Malang.

Perolehan suara signifikan para tersangka korupsi menunjukkan kegagalan pikir di kalangan pemilih. Kerugian negara yang begitu besar akibat korupsi nyatanya tidak juga membuat mereka muak kepada koruptor.

Memang, masyarakat boleh berdalih pada asas praduga tidak bersalah. Meski begitu, tetap saja pilihan mereka menunjukkan di akar rumput pemahaman akan bahaya korupsi belum melekat.

Mereka tetap rela memilih paslon berisiko, meski ada paslon lain yang memiliki catatan bersih. Dalam kondisi ini masyarakat bahkan tidak dapat lagi dikatakan memilih kucing dalam karung.

Bahkan, meski karung sudah dibuka, masyarakat tetap ogah menjatuhkan pilihan kepada yang lebih baik. Ketika kemenangan diperoleh pun, para pemilih tidak cerdas ini juga tidak dapat menikmati hasil karena pemimpin koruptor pilihan mereka tidak dapat duduk di kursi pimpinan.

Aturan telah menetapkan bahwa para pemenang yang berstatus tersangka tersebut akan tetap dilantik untuk selanjutnya dinonaktifkan. Setelah itu, Kementerian Dalam Negeri menunjuk pelaksana tugas.

Dengan begitu, bagaimanapun, jelas bahwa lolosnya para paslon bermasalah tidak akan pernah menguntungkan demokrasi. Pemenang tidak akan berjaya, sedangkan paslon lain yang lebih berkualitas terbuang sebab negara harus menunjuk pelaksana tugas lain.

Pola pemilihan yang bebal ini harus disadari benar oleh negara. Tentunya sulit mengharapkan pola tersebut berubah cepat meski dengan adanya arus informasi. Negara harus segera membuat aturan yang bisa mencegah para koruptor ikut dalam pesta demokrasi.

Peraturan itu juga harus memungkinkan agar status tersangka yang muncul setelah paslon terdaftar dapat membuat paslon tersebut gugur di keikutsertaan pilkada.

Selama ini, jalan tersebut tidak dimungkinkan. Bahkan, partai juga tidak dapat membatalkan paslon bermasalahnya jika sudah didaftarkan ke KPU. Partai akan dikenai beragam sanksi jika melakukan pembatalan.

Tidak berhenti di situ, adanya pola pemilih yang tidak memperhatikan rekam jejak ini patut dianalisis dengan serius. Para peneliti harus bisa menyingkap faktor-faktor yang dianggap lebih kuat. Ini tentu saja bukan untuk menoleransi beragam dosa kinerja dan integritas paslon, melainkan sebagai modal edukasi pendewasaan demokrasi kita.