Pemenang Demokrasi

HAJATAN besar bertajuk pilkada serentak 2018 mencapai puncaknya, kemarin. Meski sebelumnya sempat diwarnai ketegangan dan kekhawatiran akan beragam gangguan, pemungutan suara untuk memilih pemimpin di 171 daerah pun secara umum berlangsung lancar, damai, dan aman.

Dalam pemilu atau pilkada, pemungutan suara merupakan tahapan terpenting. Ia bisa menjadi tolok ukur sukses-tidaknya pesta demokrasi. Jika pemungutan suara lancar, jujur, adil, dan demokratis, pilkada boleh dibilang berhasil. Begitu pula sebaliknya.

Betul bahwa ada dua daerah di Paniai, Papua, yang belum bisa menggelar pemilihan karena persoalan logistik. Namun, bolehlah kita mengapresiasi kinerja seluruh pemangku kepentingan sehingga pemungutan suara secara umum berlangsung tanpa hambatan berarti. Secara substansial, kita pun patut angkat topi karena jutaan pemilih bisa menggunakan hak pilih mereka secara bebas. Itulah substansi demokrasi yang memang harus dijunjung tinggi.

Namun, bukan berarti pemungutan suara merupakan segalanya bagi pilkada. Ia sangat penting, tetapi tahapan-tahapan lain tak kalah penting. Yang jauh lebih penting lagi ialah bagaimana para kontestan, tim sukses, para pendukung, dan simpatisan mereka menyikapi hasil pemungutan suara itu.

Telah menjadi hukum alam bahwa setiap kompetisi menghasilkan pihak yang kalah dan yang menang. Pun dengan pilkada, tidak mungkin seluruh calon kepala daerah keluar sebagai pemenang. Hanya mereka yang mendapat suara terbanyak dari rakyat yang menjadi juara.

Kini, sinyal-sinyal kemenangan sudah terpancar terang dalam diri kandidat tertentu. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei memberikan gambaran siapa yang menjadi kampiun.

Di Jawa Barat, misalnya, pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum memimpin perolehan suara. Begitu pula dengan Ganjar Pranowo-Taj Yasin yang mengungguli Sudirman Said-Ida Fauziyah dalam perebutan kursi Jateng 1 dan Viktor B Laiskodat dan Joseph A Nae Soi di pilgub NTT.

Hasil hitung cepat memang bukan patokan. Hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi hak oleh negara untuk menentukan siapa pemenang dalam kontestasi pilkada. Karena itu, menunggu hasil resmi dari KPU ialah sikap paling bijak untuk mengetahui hasil pilkada.

Pemungutan suara pilkada serentak 2018 sudah terlaksana, penghitungan suara juga mulai dilakukan. Siapa pun pemenangnya nanti, dia boleh bersukacita merayakan keberhasilan memikat suara rakyat. Namun, seperti yang kerap kita suarakan dalam forum ini, dia pantang jemawa.

Memenangi pilkada memang sulit, tetapi bersikap sebagai pemenang sejati dalam demokrasi jauh lebih sulit. Pemenang sejati tidak akan menegasikan yang kalah. Pemenang sejati tidak akan menggunakan kekuasaan yang didapat hanya demi kepentingan diri dan pendukungnya, tetapi demi kepentingan rakyat keseluruhan. Itulah tantangan superberat yang harus dipanggul para kampiun pilkada.

Bagi calon yang kalah, menerima kekalahan juga amat sulit. Namun, jika mampu berbesar hati, sejatinya mereka juga pemenang dalam demokrasi. Keberatan? Protes? Boleh-boleh saja, yang penting disalurkan lewat koridor yang ada.

Pilkada serentak 2018 tidak hanya jumbo dalam hal jumlah daerah penyelenggara, tetapi juga mega dalam hal biaya. Sekitar Rp20 triliun uang negara dihabiskan sehingga sudah semestinya pilkada menghasilkan pemimpin yang berjiwa pelayan bagi rakyat.

Pilkada kini mendekati garis akhir. Karena itu, tiada lagi alasan untuk memperpanjang persaingan, apalagi permusuhan. Rivalitas sudah tandas, saatnya berpadu bersama kepala daerah terpilih untuk membangun daerah masing-masing.