Menanti Negarawan

SETIDAKNYA ada dua ukuran kesuksesan penyelenggaraan pilkada serentak di 171 daerah pada hari ini. Pertama, sebanyak 152 juta pemilih difasilitasi untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pilkada yang berlangsung jujur dan adil.

Hak pilih mestinya tidak bisa dikurangi dengan alasan teknis administrasi pilkada. Semua nama yang tertera dalam daftar pemilih tetap diharapkan bisa menggunakan hak pilih mereka secara bertanggung jawab.

Kedua, ini jauh lebih penting, pilkada mesti mampu menghadirkan pemimpin yang memenuhi kepentingan publik. Kepala daerah yang dihasilkan melalui pilkada berbiaya selangit itu diharapkan mampu melahirkan pemimpin berwatak negarawan.

Pemenang pilkada diharapkan menjadi pemimpin yang menyatukan, bekerja hanya untuk memajukan daerah dan menyejahterakan rakyat. Bukan pemimpin yang hanya mengakomodasi pendukung dan tim suksesnya. Bukan pula menjadi pemimpin yang doyan korupsi untuk mengisi kembali pundi-pundi kekayaan yang dipakai selama masa kampanye.

Harus jujur diakui bahwa dua kali pilkada serentak sebelum ini tak sepenuhnya menghadirkan kepala daerah yang negarawan. Sebagian dari mereka berperan seperti raja-raja kecil yang hanya berpangku tangan menunggu upeti. Mereka itulah yang kemudian dibekuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tertangkap tangan menerima suap.

Mengapa pilkada harus melahirkan kepala daerah yang negarawan? Kita berharap, sangat berharap, para kepala daerah itu kelak menjadi sumber rekrutmen pemimpin di tingkat nasional. Pemimpin yang merajut karier dari daerah niscaya senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat yang berdiam di pelosok sekalipun.

Tanggung jawab menghadirkan kepala daerah yang negarawan sepenuhnya ada di tangan pemilih saat memasuki bilik suara. Para pemilih diharapkan untuk mengedepankan akal sehat dalam memilih.

Hanya pemilih rasional yang akan memilih pemimpin berdasarkan keyakinannya bahwa calon yang dipilih itu bisa merealisasikan janji kampanyenya. Memilih pemimpin bukan semata-mata karena pemberian uang karena itu hanya akan mengantarkan pemimpin terjerat dalam kasus korupsi.

Rekam jejak calon hendaknya menjadi pertimbangan dalam memilih. Jangan sekali-kali memilih pemimpin berwatak koruptif. Calon yang bermain politik uang sebaiknya dibuang jauh-jauh. Apalagi, ada sembilan tersangka korupsi ikut bertarung dalam pilkada kali ini.

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sudah berlangsung satu dekade sejak kali pertama digelar pada 2005. Kini, 13 tahun kemudian, mestinya kualitas demokrasi lokal sudah teruji. Alih-alih makin baik, justru kemunduran yang terus membayangi. Sudah 356 pemimpin daerah berurusan dengan hukum. Sejak 2005, sebanyak 56 kepala daerah divonis penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Ketika kepala daerah yang dihasilkan melalui pemilihan langsung kerap melakukan korupsi, jelas ada persoalan pada proses demokrasinya. Persoalan itu antara lain partai politik belum serius membenahi kaderisasi, politik uang terus-menerus gentayangan, belum lagi makin maraknya politik identitas berbau SARA.

Inilah saat yang tepat bagi demokrasi lokal naik kelas. Tidak lagi sekadar demokrasi prosedural. Demokrasi lokal naik kelas bila pemilih tetap merawat kewarasan akal untuk menghadirkan negarawan melalui pilkada.