Sesat Pikir Anjuran Terima Uang Politik

NARASI menolak politik uang dalam sebuah perhelatan kontestasi demokrasi semestinya tidak setengah-setengah. Kesetiaan terhadap spirit antipolitik uang seharusnya terus dipupuk dengan menjaga jarak dari pragmatisme politik yang hanya berorientasi pada kemenangan dengan cara instan.

Bagi pemilih, konsep untuk bersetia menolak politik uang bisa diwujudkan dengan tidak cukup hanya menolak orang, kelompok, atau partai politik yang menawarkan uang agar memilih mereka. Lebih dari itu, kita juga mesti tolak uang pemberian mereka.

Hal itu perlu ditegaskan karena undang-undang telah jelas mengaturnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 187A dengan tegas menyatakan bahwa bukan cuma pemberi uang politik yang bakal kena jerat pidana, melainkan juga penerimanya.

Jika nekat masih mau menerima tawaran politik uang, ancamannya tak tanggung-tanggung, pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, ditambah denda paling sedikit Rp200 juta hingga maksimal Rp1 miliar. Sebandingkah itu dengan uang atau nilai barang yang kita dapat?

Tentu saja tidak sebanding. Karena itu, sangat mengejutkan bila masih ada elite politik yang justru dengan terang-terangan menganjurkan masyarakat untuk menerima uang politik jika ada yang menawari mereka. Argumennya uang yang digunakan untuk menyogok atau membeli suara itu sejatinya ialah uang rakyat, dengan begitu sah untuk diterima.

Pernyataan yang tampaknya sepele itu sesungguhnya mengandung makna negatif yang luar biasa. Mau menerima uang politik sama artinya kita memaklumi praktik politik uang. Itu jelas amat tidak sehat dan jika makin terakumulasi, akan mencederai muruah demokrasi. Anjuran itu juga berpotensi menyuburkan pragmatisme politik yang jelas-jelas ingin kita kubur demi menuju demokratisasi yang semakin dewasa.

Namun, yang lebih berbahaya ialah pernyataan atau ajakan tersebut telah menyesatkan dan menjerumuskan rakyat. Disebut menyesatkan karena anjuran itu, secara sadar atau tidak sadar, mengajarkan publik untuk menjadi oportunis tanpa mereka tahu permasalahan sebenarnya.

Dibilang menjerumuskan karena pada akhirnya imbauan 'terima uangnya, tolak orangnya' itu bakal membawa masyarakat ke bibir jurang pidana. Itu terjadi karena sangat mungkin sebagian besar pemilih tidak tahu bahwa ketika menerima uang dari kandidat atau partai politik dengan tujuan membeli suara, artinya mereka telah terjerat ancaman pidana.

Sungguh tak patut bila elite dan pemimpin negeri ini malah menjadi penyesat atau penjerumus rakyatnya sendiri. Tidak selayaknya pula rakyat dibiarkan terbius pragmatisme yang pada akhirnya akan menghancurkan demokrasi.

Atas dasar itu, pernyataan, ajakan, anjuran, maupun imbauan dari siapa pun untuk menerima 'suap' politik tak bisa dibenarkan. Apa pun narasinya, praktik politik uang amat dilarang. Alangkah lebih baik jika imbauan yang dilontarkan ialah 'Laporkan bila ada yang membagikan uang politik'.

Dengan begitu, kita bisa tegas mengatakan tolak orangnya, tolak juga uangnya. Penganjur terima uang politik sesungguhnya sesat pikir.