PEMBANGUNAN ekonomi dan kesejahteraan sosial merupakan dua perkara yang sesungguhnya tak terpisahkan. Tujuan pembangunan ekonomi di negara mana pun tiada lain ialah menyejahterakan rakyat. Pembangunan ekonomi yang tak mencapai kesejahteraan sosial ialah pembangunan ekonomi yang gagal.Sangat penting bagi pemimpin negara untuk memahami dan menerapkan pembangunan ekonomi yang menyejahterakan rakyat. Di negara yang sedang menyelenggarakan pemilu presiden seperti Indonesia, rakyat bisa mengetahui apakah calon presiden memahami pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui visi dan misi, yang antara lain disampaikan melalui debat.
Karena itu, tepat bila debat dalam Pemilu Presiden 2014 mengangkat tema Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kita tahu pembangunan ekonomi di negara ini dalam 10 tahun terakhir menghadirkan pertumbuhan, tetapi mengabaikan pemerataan. Angka pertumbuhan relatif mentereng, tapi pemerataan meredup. Pembangunan ekonomi kita lebih mengutamakan kuantitas, yakni pertumbuhan, ketimbang kualitas, yaitu pemerataan.Pembangunan ekonomi kita menguntungkan si kaya, tetapi seperti menegasikan si miskin. Pendapatan segelintir orang kaya bertumbuh cepat, tetapi pendapatan sebagian besar rakyat berjalan lambat bak siput. Maka, pembangunan ekonomi di negeri ini hanya memproduksi liang kesenjangan yang makin menganga.
Para ekonom menyebut subsidi energi yang tak terkendali sebagai salah satu akar serabut perkara kesenjangan ekonomi tersebut. Subsidi energi yang mendekati Rp400 triliun itu tidak tepat sasaran lantaran lebih banyak dinikmati orang-orang kaya, sedangkan orang-orang miskin cuma bisa gigit jari. Padahal, penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara akan lebih merata bila digerojokkan untuk subsidi yang lebih produktif semisal subsidi pendidikan, kesehatan, dan pertanian, ketimbang subsidi konsumtif seperti subsidi energi. Subsidi produktif akan menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang produktif pula, yang siap mengelola kekayaan alam kita serta memiliki daya saing prima.Semua itu memamerkan kepada kita betapa strategi pembangunan ekonomi dalam satu dekade terakhir telah menempuh jalan sesat. Itu antara lain disebabkan pemerintahan saat ini lebih mengutamakan popularitas ketimbang kualitas. Mereka sesungguhnya telah meninabobokan rakyat dengan madu sesaat, tetapi menjerumuskan dengan racun selamanya.
Itu tentu sebuah pembodohan ekonomi politik bagi rakyat. Oleh karena itu, kita membutuhkan presiden yang berani mengembalikan strategi pembangunan ke jalan yang benar, jalan yang menyejahterakan rakyat. Kita membutuhkan presiden yang bukan sekadar mengail popularitas, melainkan sungguh-sungguh berkhidmat pada pemerataan dan ke¬sejahteraan rakyat. Dari debat tadi malam yang merupakan debat untuk kali kedua, rakyat semestinya bisa membaca siapa calon presiden yang mampu mewujudkan model pembangunan ekonomi yang menyejahterakan rakyat, yang tak hanya menghadirkan pertumbuhan, tetapi juga pemerataan. Namun, kita juga mengingatkan bahwa apa yang diangkat capres barulah cita-cita ideal yang kelak harus dikonkretkan dalam kerja-kerja nyata pemerintahan. Ini juga sekaligus peringatan kepada capres agar tak hanya pandai bicara dalam debat, tetapi juga harus piawai bekerja mewujudkannya dalam kenyataan. Rakyat merekam segala pernyataan capres dan akan menagihnya kelak ketika satu di antara dua pasangan capres dan cawapres memerintah.
Berita Lainnya
-
09/8/2025 05:00
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
-
08/8/2025 05:00
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
-
07/8/2025 05:00
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
-
06/8/2025 05:00
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
-
05/8/2025 05:00
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
-
04/8/2025 05:00
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
-
02/8/2025 05:00
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
-
01/8/2025 05:00
ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
-
31/7/2025 05:00
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
-
30/7/2025 05:00
Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
-
29/7/2025 05:00
KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
-
28/7/2025 05:00
KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
-
26/7/2025 05:00
NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
-
25/7/2025 05:00
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
-
24/7/2025 05:00
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
-
23/7/2025 05:00
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.