PEMBANGUNAN ekonomi dan kesejahteraan sosial merupakan dua perkara yang sesungguhnya tak terpisahkan. Tujuan pembangunan ekonomi di negara mana pun tiada lain ialah menyejahterakan rakyat. Pembangunan ekonomi yang tak mencapai kesejahteraan sosial ialah pembangunan ekonomi yang gagal.Sangat penting bagi pemimpin negara untuk memahami dan menerapkan pembangunan ekonomi yang menyejahterakan rakyat. Di negara yang sedang menyelenggarakan pemilu presiden seperti Indonesia, rakyat bisa mengetahui apakah calon presiden memahami pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui visi dan misi, yang antara lain disampaikan melalui debat.
Karena itu, tepat bila debat dalam Pemilu Presiden 2014 mengangkat tema Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kita tahu pembangunan ekonomi di negara ini dalam 10 tahun terakhir menghadirkan pertumbuhan, tetapi mengabaikan pemerataan. Angka pertumbuhan relatif mentereng, tapi pemerataan meredup. Pembangunan ekonomi kita lebih mengutamakan kuantitas, yakni pertumbuhan, ketimbang kualitas, yaitu pemerataan.Pembangunan ekonomi kita menguntungkan si kaya, tetapi seperti menegasikan si miskin. Pendapatan segelintir orang kaya bertumbuh cepat, tetapi pendapatan sebagian besar rakyat berjalan lambat bak siput. Maka, pembangunan ekonomi di negeri ini hanya memproduksi liang kesenjangan yang makin menganga.
Para ekonom menyebut subsidi energi yang tak terkendali sebagai salah satu akar serabut perkara kesenjangan ekonomi tersebut. Subsidi energi yang mendekati Rp400 triliun itu tidak tepat sasaran lantaran lebih banyak dinikmati orang-orang kaya, sedangkan orang-orang miskin cuma bisa gigit jari. Padahal, penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara akan lebih merata bila digerojokkan untuk subsidi yang lebih produktif semisal subsidi pendidikan, kesehatan, dan pertanian, ketimbang subsidi konsumtif seperti subsidi energi. Subsidi produktif akan menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang produktif pula, yang siap mengelola kekayaan alam kita serta memiliki daya saing prima.Semua itu memamerkan kepada kita betapa strategi pembangunan ekonomi dalam satu dekade terakhir telah menempuh jalan sesat. Itu antara lain disebabkan pemerintahan saat ini lebih mengutamakan popularitas ketimbang kualitas. Mereka sesungguhnya telah meninabobokan rakyat dengan madu sesaat, tetapi menjerumuskan dengan racun selamanya.
Itu tentu sebuah pembodohan ekonomi politik bagi rakyat. Oleh karena itu, kita membutuhkan presiden yang berani mengembalikan strategi pembangunan ke jalan yang benar, jalan yang menyejahterakan rakyat. Kita membutuhkan presiden yang bukan sekadar mengail popularitas, melainkan sungguh-sungguh berkhidmat pada pemerataan dan ke¬sejahteraan rakyat. Dari debat tadi malam yang merupakan debat untuk kali kedua, rakyat semestinya bisa membaca siapa calon presiden yang mampu mewujudkan model pembangunan ekonomi yang menyejahterakan rakyat, yang tak hanya menghadirkan pertumbuhan, tetapi juga pemerataan. Namun, kita juga mengingatkan bahwa apa yang diangkat capres barulah cita-cita ideal yang kelak harus dikonkretkan dalam kerja-kerja nyata pemerintahan. Ini juga sekaligus peringatan kepada capres agar tak hanya pandai bicara dalam debat, tetapi juga harus piawai bekerja mewujudkannya dalam kenyataan. Rakyat merekam segala pernyataan capres dan akan menagihnya kelak ketika satu di antara dua pasangan capres dan cawapres memerintah.
Berita Lainnya
-
28/4/2026 05:00
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang sejatinya bertugas mengusut dan memberantas korupsi
-
27/4/2026 05:00
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga bukan tidak menyadari persoalan ini.
-
25/4/2026 05:00
GOOGLE dan Youtube akhirnya tunduk dan manut terhadap aturan main di Indonesia.
-
24/4/2026 05:00
JUTAAN siswa berjuang keras tiap tahun untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik demi meraih masa depan.
-
23/4/2026 05:00
PENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, yang kemudian disusul penaikan harga elpiji nonsubsidi, memang tak terhindarkan.
-
22/4/2026 05:00
SETELAH penantian panjang, 22 tahun lamanya, akhirnya pekerja rumah tangga (PRT) diakui negara sebagai sebuah profesi.
-
21/4/2026 05:00
PERNYATAAN Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang meminta jajarannya tidak sembarangan menetapkan kepala desa sebagai tersangka, patut dicermati secara jernih
-
20/4/2026 05:00
DUA hari lagi, tepatnya 22 April 2026, kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia akan melangkahkan kaki dan bertolak meninggalkan asrama haji menuju Tanah Suci
-
18/4/2026 05:00
KAMPUS seharusnya menjadi ruang aman, menjadi tempat bagi mahasiswa untuk belajar, berpikir kritis, dan membangun karakter.
-
17/4/2026 05:00
Kebebasan pers merupakan sebuah wujud kemuliaan yang menjadi nadi dari negara demokrasi.
-
16/4/2026 05:00
AKSI premanisme kembali mengoyak rasa aman publik.
-
15/4/2026 05:00
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke daratan Eropa.
-
14/4/2026 05:00
PENANGKAPAN Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, membuka tabir yang teramat menyesakkan dada.
-
13/4/2026 05:00
Diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan strategis, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan bukan lagi sekadar opsi, melainkan keniscayaan.
-
11/4/2026 05:00
PROSPEK perdamaian di Timur Tengah mulai tampak, tetapi seperti fatamorgana. Damai itu terlihat dekat, tapi mudah menguap sebelum benar-benar terwujud.
-
10/4/2026 05:00
Kejaksaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas langkah yang diambil oleh JPU.