Memaknai Pertemuan Trump-Kim

PERTEMUAN bersejarah antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jon-un berlangsung hari ini di Singapura.

Sejak rencana mengemuka pada Maret, optimisme keberhasilan pertemuan tersebut sama banyaknya dengan perkiraan kegagalan. Pertemuan itu memang pertandingan yang paling sulit diprediksikan karena langkanya, bahkan memang baru kali pertama terjadi.

Namun, sebagaimana pertemuan-pertamuan tingkat dunia lainnya, banyaknya sinyal baik di awal pertemuan tetap bukan jaminan untuk berjalannya kesepakatan. Begitu pula sebaliknya.

Karena itu, istilah walk the talk ialah tantangan tersendiri, bahkan dari pertemuan yang dianggap sukses sekalipun. Bahkan ada yang mengatakan diplomasi dan negosiasi sesungguhnya tidak selesai di meja pertemuan. Butuh negosiasi lainnya untuk memastikan para pihak menjalankan kesepakatan.

Dengan berkaca dari segala anomali yang melatari pertemuan Trump-Kim, sebenarnya bukan hasil pertemuan yang patut kita cermati. Baik keberhasilan maupun kegagalan pertemuan itu tidak penting disambut ataupun dikutuki.

Yang patut diperhatikan justru perubahan solid yang sudah terbaca dari awal rencana pertemuan. Perubahan itu datang tidak lain dari inisiator pertemuan, Kim.

Apabila dilongok jauh lagi ke belakang, pertemuan itu sesungguhnya bagian dari langkah Kim mereformasi negaranya. Sejak awal naik tampuk menjadi pemimpin tertinggi Korut, ia sudah mengumumkan kebijakan ganda pemerintahannya. Ia memberikan porsi yang sama dalam mengembangkan ekonomi dan senjata nuklir.

Pria yang lahir pada 1984 itu pun membuktikan konsistensi dalam menjalankan visinya, setidaknya visi memajukan perekonomian. Ia membuat strategi lima tahun pengembangan ekonomi nasional.

Kim sadar benar bahwa hanya lewat ekonomilah kelangsungan rezimnya bisa diselamatkan. Ia memahami bahwa tantangan dalam negerinya kini tidak cukup ditangani dengan cara-cara diktator yang dilakukan ayah dan kakeknya.

Ketika di tahun ketiga ini perekonomian masih berjalan lambat, ditambah lagi ancaman kekeringan, ia pun berani melakukan langkah-langkah paling ekstrem sekalipun. Langkah itulah yang dilihat dunia sebagai era keterbukaan dari negara paling tertutup itu.

Terlebih setelah pertemuan dengan Presiden Korea Selatan tidak berdampak signifikan. Kesepakatan ekonomi apa pun dengan Korsel tetap terasa tawar karena adanya sanksi keamanan baru PBB yang tetap membuat Korut terbelenggu dari dunia. Tidak ada pilihan bagi Kim si pendamba kemajuan ekonomi, kecuali untuk menjalin persahabatan dengan AS.

Hanya dengan dukungan AS, ia berharap sanksi PBB itu dapat dilunakkan. Di sisi lain, semodern apa pun pemikiran Kim jika dibandingkan dengan dua pendahulunya, tetap saja program nuklir ialah hal sakral baginya sebagai seorang pemimpin negara dan partai.

Tengok saja bagaimana hingga saat ini dunia tetap tidak dapat memahami maksud sebenarnya dari kata denuklirisasi bagi Kim. Sementara kita memahami sebagai perlucutan senjata, Korut berulang kali memberi sinyal yang mengartikan hanya sebagai pengurangan kekuatan senjata.

Dalam kondisi ini, sudah semestinya negara-negara lain di dunia, termasuk Indonesia, terus menegaskan sikap akan pentingnya keamanan dunia.

Dengan sejarah hubungan diplomatik yang panjang bersama Korut, Indonesia pantas mengapresiasi sinyal perubahan dari Kim.

Di sisi lain, sebagai negara pendukung perdamaian dunia, terlebih sekarang sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia semestinya juga bisa menunjukkan sikap bahwa stabilitas regional bukanlah hal yang dapat ditawar.

Korut harus terlebih dulu menunjukkan kesungguhan dalam ikut mendukung perdamaian dunia sebelum mereka dapat menikmati ramahnya keterbukaan ekonomi.