MUSTAHIL disangkal bahwa korupsi ialah musuh paling berbahaya di negeri ini. Ia telah berurat berakar dan menjalar ke seluruh relung kehidupan. Begitu berbahayanya korupsi, hanya perpaduan janji dan realisasi untuk memberantasnya yang bisa diharapkan. Kita pun menyambut baik kedua kontestan Pilpres 2014, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama mereka jika terpilih nanti.
Agenda itu jelas tersurat dalam visi-misi dan dengan jelas pula diutarakan dalam debat di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6) malam. Prabowo-Hatta, misalnya, menekankan jaminan kebutuhan hidup bagi para pejabat untuk mencegah korupsi, selain akan menindak secara agresif para koruptor. Di lain sisi, Jokowi-JK mengutamakan transparansi penggunaan duit rakyat dan mengoptimalkan pengawasan di semua level demi memenggal rantai korupsi.
Sudah lazim di setiap pemilihan umum legislatif, pemilu kada, ataupun pemilihan presiden dan wakil presiden, janji memberantas korupsi selalu menjadi jualan terpopuler untuk menarik simpati. Ia menjadi seruan yang selalu lantang diserukan. Yang jadi soal, janji dan seruan itu lama-kelamaan nyaris tak terdengar tatkala mereka sudah menduduki kursi empuk kekuasaan.
Alih-alih menepati janji untuk memerangi korupsi, mereka yang berkuasa kemudian amnesia, bahkan tak jarang malah larut dalam korupsi. Tak mengherankan jika koruptor semakin menjamur, kian merajalela. Tak mengherankan pula, negeri ini dari tahun ke tahun terus menempati posisi atas di deretan negara-negara korup. Dalam indeks persepsi korupsi yang dirilis Transparency International, pada 2012 Indonesia tercecer di urutan 118 dari 176 negara yang tidak korup. Pada 2013, Indonesia berada di urutan 114 dari 177 negara.
Lewat debat, publik semakin gamblang mendapatkan gambaran siapa di antara kedua pasangan capres-cawapres yang bisa diharapkan untuk mengenyahkan korupsi dari Bumi Pertiwi. Lewat adu argumentasi itu, rakyat semakin terang mendapatkan panduan untuk memilah dan memilih siapa yang lebih menjanjikan dalam memimpin perang melawan korupsi.
Korupsi menjadi musuh yang begitu tangguh lantaran ada kesenjangan serius antara janji untuk memeranginya dan realisasi di tataran praktik. Berkali-kali pula melalui forum ini kita menegaskan, hanya pemimpin yang bersih yang sanggup membersihkan negeri ini dari korupsi.
Memberangus korupsi cuma bisa optimal dilakukan jika pemimpin benar-benar tak menoleransi korupsi. Sangat aneh jika calon pemimpin mengumbar janji memberangus korupsi, tetapi mereka malah berkolaborasi dengan pihak-pihak yang tersangkut korupsi. Juga aneh ketika mereka bersumpah untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi justru 'berkoalisi' dengan orang-orang yang gencar menggergaji KPK.
Perang melawan korupsi ialah perang berdurasi teramat panjang dan melelahkan. Karena itu, Republik ini butuh pemimpin yang betul-betul total memerangi korupsi. Rakyat sudah cerdas untuk memilih siapa pemimpin yang menjadikan program pemberantasan korupsi sebagai jualan semata, siapa pula yang punya program nyata.
Berita Lainnya
-
09/8/2025 05:00
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
-
08/8/2025 05:00
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
-
07/8/2025 05:00
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
-
06/8/2025 05:00
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
-
05/8/2025 05:00
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
-
04/8/2025 05:00
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
-
02/8/2025 05:00
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
-
01/8/2025 05:00
ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
-
31/7/2025 05:00
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
-
30/7/2025 05:00
Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
-
29/7/2025 05:00
KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
-
28/7/2025 05:00
KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
-
26/7/2025 05:00
NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
-
25/7/2025 05:00
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
-
24/7/2025 05:00
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
-
23/7/2025 05:00
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.