Partai Salah Kamar

NEGERI ini sesungguhnya mengalami persoalan amat serius, yaitu kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian tokoh partai politik. Persoalan muncul karena sebagian elite partai mulai menanggalkan fatsun politik demi kepentingan pragmatis.

Fatsun politik yang berlaku umum ialah sebagai partai yang punya kader duduk di pemerintahan, mereka harus berani pasang badan membela kebijakan pemerintah. Itu menjadi konsekuensi logis sebagai partai penyangga koalisi. Jika tidak mau menjadi penyangga, ya tarik kader partai dari kabinet.

Menggebuk kebijakan pemerintah dengan tetap mempertahankan kader partai menikmati kursi kabinet beserta seluruh kekuasaannya, itu namanya pengkhianatan yang sempurna. Mau enaknya saja.

Harus jujur dikatakan bahwa pengabaian atas fatsun politik yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar sedang terjadi dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

Jokowi-Kalla pada mulanya hanya didukung empat partai yang memiliki kursi di DPR, yaitu PDIP, PKB, NasDem, dan Hanura. Kemudian bergabung Golkar, PPP, dan PAN. Sejauh ini, hanya PAN dan PKB yang belum memberikan dukungan kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden lagi pada Pemilu 2019.

Mestinya, jika berpegang teguh pada fatsun politik, partai-partai penyokong pemerintahan Jokowi-Kalla tetap memasang badan dan membela kebijakan pemerintah. Tetap memasang badan terlepas dari apakah mendukung atau tidak mendukung Jokowi dicalonkan kembali menjadi presiden.

Alangkah tak elok bagi partai-partai yang masih terikat dalam satu koalisi malah menggebuk kebijakan pemerintah hanya karena berbeda pilihan politik untuk calon presiden.

Boleh-boleh saja menggebuk kebijakan pemerintah asalkan terlebih dahulu menarik kader dari kabinet. Begitulah fatsun politiknya. Sangatlah tidak elok, bahkan terkesan tidak punya sopan santun berpolitik, jika tetap mempertahankan kader di kabinet tapi mengambil sikap lebih dari oposisi terhadap kebijakan pemerintah.

Jauh lebih memprihatinkan lagi, bukan hanya mengkritisi kebijakan pemerintah, ada elite partai koalisi yang mulai menyerang wilayah privat Presiden Jokowi. Ironisnya, ini yang membuat kita mengurut dada, ketua umum partai koalisi yang bersangkutan tidak pernah memberi kartu merah kepada elite partainya yang menggebuk kebijakan pemerintah.

Terus terang dikatakan bahwa partai koalisi yang menggebuk kebijakan pemerintah itu ialah partai yang salah kamar. Mestinya, partai yang seperti itu berada di kamar oposisi, bukan di kamar pemerintah.

Partai yang betah berada di kamar pemerintah tapi berperilaku melebihi oposisi sesungguhnya layak disebut sebagai partai pemburu rente. Disebut pemburu rente karena partai itu tetap mempertahankan kader mereka menikmati kursi kabinet beserta seluruh kekuasaannya. Partai itu bersikap melebihi oposisi untuk mencari peluang menyodorkan kader mereka agar bisa dilirik sebagai cawapres oleh capres di luar Jokowi.

Kader partai yang menikmati kursi kabinet tapi membiarkan partainya bersikap oposan bisa disebut sebagai menteri yang menjadi musuh dalam selimut Presiden. Dia menikam Presiden dari belakang dengan membiarkan fraksi di DPR dan sesama elite partainya menggebuk kebijakan pemerintah.

Mungkin sudah tiba waktunya agar Presiden mempertimbangkan apakah menteri yang menjadi musuh dalam selimut masih layak dipertahankan. Begitu juga sebaliknya, partai koalisi yang doyan menjadi oposisi jangan betah berada di kamar yang salah. Lebih terhormat menjadi oposisi daripada pura-pura berkoalisi.