Pemilu Wakil Presiden

SELURUH survei kredibel menempatkan Joko Widodo sebagai kandidat presiden terkuat dan Prabowo Subianto sebagai penantang terkuat pada Pemilu 2019. Berdasarkan hasil survei, hampir mustahil berhasil bila ada orang yang coba-coba menandingi keduanya.

Itulah sebabnya, menjelang Pemilu 2019, parpol berlomba menggadang-gadang calon wakil presiden. Tokoh parpol pun berlomba mematut-matut diri sebagai cawapres paling pas. Apalagi, wapres punya posisi penting karena dia berpeluang besar menjadi presiden pada Pemilu 2024. Tidak berlebihan bila dikatakan Pilpres 2019 tak ubahnya pemilu wakil presiden.

Orang kebanyakan berkompetisi menjadi cawapres pendamping Jokowi. Itu masuk akal belaka karena, sebagai kandidat petahana, Jokowi punya peluang paling besar terpilih kembali menjadi presiden.

Seluruh survei kredibel menempatkan Jokowi unggul dalam Pilpres 2019. Hampir seluruh survei bahkan memperlihatkan elektabilitas Jokowi semakin tinggi. Semakin mendekati Pilpres 2019 elektabilitas Jokowi diperkirakan semakin meroket.

Perlombaan juga terjadi untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto sebagai penantang terkuat Jokowi. Partai Keadilan Sejahtera merasa kader mereka yang paling pantas menjadi cawapres mendampingi Prabowo. Akan tetapi, Partai Amanat Nasional yang perolehan suaranya lebih tinggi daripada PKS pada Pemilu 2014 merasa kader mereka lebih pas menjadi cawapres mendampingi Prabowo. Kabarnya, Gubernur DKI Anies Baswedan kepingin juga jadi cawapres Prabowo.

Bila seluruh survei konsisten menempatkan Jokowi sebagai kandidat presiden terkuat dan Prabowo sebagai penantang terkuat, survei-survei menempatkan nama-nama berbeda sebagai cawapres dengan elektabilitas tertinggi.

Ada survei yang menempatkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres dengan elektabilitas tertinggi untuk mendampingi Jokowi. Ada pula survei yang menempatkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres dengan elektabilitas tertinggi untuk mendampingi Jokowi. Pun, ada survei yang menempatkan sosok lain sebagai cawapres dengan keterpilihan tertinggi untuk mendampingi Jokowi.

Hasil survei seperti itu menunjukkan perlombaan untuk menjadi cawapres, dalam hal ini cawapres Jokowi, masih terbentang. Begitu terbukanya, sampai-sampai Jusuf Kalla kembali masuk bursa cawapres Jokowi. Jokowi sendiri dalam sejumlah kesempatan mengatakan JK ialah cawapres terbaik untuk mendampinginya kembali.

Namun, JK terkendala oleh konstitusi. Oleh karena itu, sekelompok masyarakat meminta Mahkamah Konstitusi memberi tafsir atas konstitusi yang mengatakan presiden dan wakil presiden bisa menjabat selama-lamanya dua periode.

Kita tahu JK menjabat wakil presiden selama dua periode, tetapi tidak berturut-turut dan untuk dua presiden berbeda, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Tafsir terhadap konstitusi diperlukan, apakah dua periode dimaksud mesti atau tidak mesti berturut-turut.

Dalam perlombaan menjadi cawapres, siapa cawapres sebaiknya diserahkan kepada capres. Dengan siapa capres merasa nyaman bekerja, dialah cawapresnya. Harus ada chemistry antara capres dan cawapres.

Ketika mendukung atau memberi mandat kepada capres, parpol-parpol sesungguhnya telah menaruh kepercayaan kepada sang capres, termasuk kepercayaan untuk menentukan cawapres. Parpol-parpol tentu saja boleh dan harus berembuk menyodorkan cawapres, tetapi keputusan diukur melalui rumus dengan siapa capres nyaman bekerja dan capreslah yang paling tahu dengan siapa dia nyaman bekerja.

Capres dan cawapres mesti nyaman bekerja selama masa kampanye untuk meningkatkan keterpilihan. Bila terpilih kelak, presiden nyaman berduet, bukan berduel, dengan wakil presiden dalam bekerja menyejahterakan rakyat.