Membela Demokrasi

BURSA calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2019 belum juga memunculkan rival definitif bagi petahana Presiden Joko Widodo. Baru satu hal yang sudah bisa dipastikan, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) komit untuk berada di kubu penantang.

Setidaknya itu yang keluar dari mulut Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf menyusul kabar pertemuan Jokowi dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Presiden PKS Sohibul Iman. Komitmen itu sejalan dengan Partai Gerindra.

Bagi Gerindra, tidak ada pilihan merapat ke koalisi Jokowi dengan menempatkan ketua umum mereka, Prabowo Subianto, menjadi calon wakil presiden. Penetapan capres-cawapres untuk Pemilu 2019 merupakan pertaruhan Gerindra.

Jika tidak kukuh memosisikan diri sebagai rival petahana, hampir bisa dipastikan suara Gerindra di Pemilu Legislatif 2019 yang digelar berbarengan dengan pilpres bakal rontok. Seiring sepenanggungan, PKS memastikan koalisi yang dibentuk dengan Partai Gerindra tetap berjalan.

Namun, ada tapinya. PKS belum juga secara tegas menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto untuk kembali maju menjadi calon presiden. Padahal, Gerindra sudah telanjur mendeklarasikan Prabowo sebagai capres.

Dukungan nyata kepada Prabowo baru datang dari Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais yang mengklaim sebagai representasi PAN. Sayangnya, Prabowo tidak bisa maju dengan hanya diusung Gerindra bersama PAN.

Koalisi keduanya tidak memenuhi ambang batas pencalonan presiden yang mensyaratkan minimal 112 kursi di DPR saat ini. Belum lagi ada perpecahan di internal PAN. Petinggi Gerindra bahkan menuding PAN sebagai bunglon karena berada di dua kaki.

Satu kaki ikut dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, kaki yang lain aktif mengupayakan munculnya capres penantang Jokowi. Dukungan PKS mutlak diperlukan, sedangkan PAN hanya bisa ikut andil mendongkrak suara koalisi.

Deretan nama cawapres dari PKS tidak juga memastikan partai tersebut bersedia mencapreskan Prabowo. Koalisi Gerindra-PKS bak tarian Poco-Poco, maju mundur menentukan capres. Bila sampai tidak satu pun capres dan cawapres muncul sebagai penantang, sudah tentu koalisi petahana diuntungkan.

Besar kemungkinan mereka untuk menang. Sebaliknya, rakyat merugi karena hanya diberi opsi memilih Jokowi dan cawapresnya atau kotak kosong. Tidak ada capres alternatif sebagai tumpuan aspirasi.

Demokrasi yang sehat menghadirkan kompetisi dengan memunculkan pilihan-pilihan yang berbobot. Rakyat juga akan lebih leluasa menimbang, kemudian menentukan pilihan bila para pasangan capres-cawapres cepat dimatangkan.

Di sini terletak peran partai politik. Publik bisa memahami tidak mudah bagi partai-partai politik mencapai kesepakatan yang sama-sama memuaskan anggota koalisi. Tiap partai punya kepentingan dan perhitungan sendiri. Akan tetapi, ada satu kesamaan, mereka semua mengincar kemenangan.

Dengan tujuan yang sama, tentu banyak hal semestinya bisa dikompromikan. Bagaimanapun prosesnya, rakyat emoh mendapatkan antiklimaks. Lama menanti ditambah menyaksikan banyak drama dari partai politik, jangan sampai hasil akhirnya melongo menatap kotak kosong.

Demokrasi harus kita bela. Capres petahana tak boleh menggoda oposisi untuk berkoalisi mendukungnya. Sebaliknya, koalisi oposisi harus tetap solid mengusung capres-cawapres sendiri, tidak tergiur berkoalisi dengan capres-cawapres petahana.