Politisasi Utang

BANGSA ini, sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia, senantiasa menghadapi berbagai persoalan yang datang silih berganti. Akan tetapi, bangsa ini, tidak seperti sejumlah bangsa lain, bukannya bersama-sama berupaya menyelesaikan persoalan, melainkan malah menambah ruwet perkara.

Perkara makin ruwet lantaran adanya politisasi. Segala perkara di negeri ini dipolitisasi tanpa tawaran solusi yang hakiki. Salah satunya ialah utang yang akhirnya mendapat respons dari Presiden Jokowi. Dikatakan utang Indonesia sudah lampu kuning, tak berapa lama lagi lampu merah.

Disebutkan negara ini di ambang krisis yang lebih parah daripada krisis 1997 gara-gara utang. Dikatakan utang negara kita membengkak, sebentar lagi pecah. Disebarkan opini Indonesia di ambang bubar lantaran utang yang sukar terbayar. Presiden Jokowi merespons kasak-kusuk soal utang, Sabtu (7/4).

Jokowi mengungkapkan ketika dirinya dilantik sebagai presiden, utang Indonesia sudah di angka Rp2.700 triliun dengan bunga Rp250 triliun per tahun. Wajar bila Jokowi merespons karena politisasi utang tersebut dialamatkan kepadanya. Kita percaya, dengan mengungkapkan sebagian utang tersebut merupakan warisan rezim-rezim sebelumnya, Presiden Jokowi tidak hendak menyalahkan presiden-presiden pendahulunya.

Presiden Jokowi hanya hendak meluruskan utang Indonesia yang kini sekitar Rp4.000 triliun merupakan akumulasi. Yang memolitisasi utang itu di antaranya ekonom, senior pula katanya, dan pernah duduk di pemerintahan. Undang-Undang Keuangan Negara menggariskan rasio utang terhadap produk domestik bruto maksimal 60%.

Rasio utang Indonesia sekarang ini di kisaran angka 30%. Jika dibandingkan dengan negara lain, semisal Thailand yang rasio utangnya 41% atau Malaysia 56%, Indonesia tentu lebih baik. Itu artinya utang Indonesia berada di zona aman.

Mahasiswa ekonomi semester awal saja tahu itu. Masak ekonom senior dan pernah duduk di pemerintahan pula tak paham itu? Lagi pula, utang sekarang ini digunakan untuk keperluan lebih produktif, terutama untuk membangun infrastruktur.

Sekadar perbandingan, di masa 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terbangun 230 km tol, sedangkan di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang belum genap empat tahun sudah dibangun 180 km tol.

Itu belum termasuk pembangunan infrastruktur lain seperti bandara, pelabuhan, dan jembatan. Kita tahu infrastruktur merupakan instrumen mencapai kemajuan ekonomi. Itu artinya pemerintah telah mengelola utang untuk memperbaiki ekonomi, bukan untuk menghancurkannya.

Rakyat awam saja tahu itu sehingga mereka mengapresiasi pembangunan infrastruktur tersebut. Apa iya ekonom senior dan pernah duduk di pemerintahan pula tak paham itu? Pemerintah pun berusaha mengelola pembayaran utang secara baik.

Pemerintah, misalnya, berupaya menurunkan beban bunga utang dengan mengembangkan instrumen utang jangka pendek dalam negeri untuk mengurangi risiko potensi meningkatnya bunga utang global karena kenaikan suku bunga The Fed.

Para ekonom mestinya tahu itu. Kok ekonom senior dan pernah duduk di pemerintahan seperti tak mau tahu itu? Kita percaya bahwa para elite sebetulnya memahami semua itu. Akan tetapi, lantaran hasrat memolitisasi lebih kuat daripada menawarkan solusi, perkara jadi makin rumit.

Bangsa ini menanggung banyak persoalan yang mesti diselesaikan. Kita memang tak boleh lelah bekerja untuk mengatasi persoalan itu. Akan tetapi, janganlah menambah berat persoalan dengan merecoki dan memolitisasinya. Bisa-bisa bangsa ini kehabisan energi mengurus sesat pikir terhadap persoalan tersebut, bukan lelah mengatasi persoalan itu sendiri.

Sikap-sikap oposisi semestinya disertai alternatif solusi. Kita semua, terutama pemerintah dan elite, berutang kepada rakyat untuk menghadirkan kemajuan ekonomi dan keadilan sosial. Pengelolaan utang yang baik merupakan solusi dari pemerintah untuk melunasi utang kepada rakyat tersebut. Mana solusi para elite?