Jangan Biarkan TNI-Polri Berpihak

KEKHAWATIRAN akan keterlibatan anggota TNI dalam politik praktis di pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun ini ternyata tak mengada-ada. Begitu banyak imbauan dan peringatan dari beragam kalangan, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar TNI-Polri netral, tetapi masih saja ada tentara dan polisi yang mengabaikannya.

Belum lewat sepekan setelah Presiden Yudhoyono mengeluarkan instruksi agar TNI dan Polri tidak berpihak pada capres-cawapres tertentu, di Jakarta Pusat justru terungkap adanya bintara pembina desa (babinsa) yang mempertontonkan keberpihakan.

Mereka, para babinsa itu, dengan berpakaian dinas lengkap mendatangi rumah-rumah penduduk untuk menyurvei pilihan warga. Bahkan, tanpa tedeng aling-aling mereka mendesak warga untuk menjatuhkan pilihan ke pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Tak cuma di Jakarta, hal serupa dilaporkan juga terjadi di sejumlah daerah lain. Sekretariat Nasional Jokowi, misalnya, mendapat laporan bahwa babinsa di Gunungkidul diinstruksikan untuk mendata, dan mengarahkan warga memilih capres tertentu. Dugaan keberpihakan dilakukan pula oleh anggota Polri. Negeri ini sudah bulat bersepakat menempuh jalur demokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Di sinilah supremasi sipil mendapatkan tempat tertinggi dalam kekuasaan, sementara militer kembali ke peran mulia sebagai alat pertahanan dan Polri sebagai ujung tombak keamanan negara.

Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI pun secara gamblang melarang TNI terlibat dalam gelang gang politik praktis. Semangat yang sama digariskan Ketetapan MPR No VII/2000 bahwa TNI wajib bersikap netral dalam kehidupan politik.

Aturan-aturan hukum itu dibuat bukan untuk pajangan semata. Ia bukan pula untuk dipikirkan, ditafsirkan, atau diperdebatkan, melainkan untuk dijalankan. Artinya, netralitas TNI dan juga Polri ialah harga mati, sesuatu yang mutlak dipatuhi. Mereka haram memihak, pantang mendukung capres-cawapres mana pun dengan cara apa pun.

Bukan tanpa alasan melarang TNI dan Polri menjadi partisan. Tentara adalah organisasi yang sah untuk menggunakan senjata. Tentara adalah organisasi yang memiliki sumber daya manusia terlatih dengan komando yang tegas. Begitu pula polisi.

Dengan segala kelebihan itulah, TNI-Polri pantang terbelah, terkotak-kotak, lantaran menafikan netralitas dalam politik praktis. Segala kelebihan TNI dan Polri itu mutlak diabdikan untuk negara, bukan untuk yang lain.

Rakyat percaya, secara institusi TNI dan Polri masih netral, masih setia pada jalur reformasi yang mengoreksi mereka agar back to basic. Kita juga tidak ingin kepercayaan itu terkikis karena segelintir tentara dan polisi keluar dari jalur yang telah digariskan.

Namun, di sisi lain, kita khawatir, keberpihakan TNI dan Polri berlangsung masif dan sistematis. Buktinya, keberpihakan politik itu tidak terjadi di satu wilayah dan terjadi pada TNI sekaligus Polri.

Oleh karena itu, agar tidak ada kesan membiarkan, tidak ada pilihan lain bagi pimpinan TNI dan Polri kecuali mengusut tuntas dan menindak tegas anggota mereka yang mendukung capres tertentu. Sebagai Panglima Tertinggi TNI dan pemimpin tertinggi Polri, Presiden pun harus memastikan instruksinya agar TNI-Polri netral sungguh-sungguh dipatuhi.

Membiarkan TNI-Polri memihak capres-cawapres tertentu amat berbahaya bagi pemilu yang demokratis. Membiarkan TNI-Polri yang punya bedil dan pelor ikut bermain di pilpres hanya akan menebar ketakutan. Ujung-ujungnya, pilpres yang semestinya menjadi kegembiraan politik berbalik menjadi sesuatu yang menakutkan.