Mencegah Raibnya Hak Pilih Rakyat

PEREKAMAN data kartu tanda penduduk elektronik atau KTP-E masih belum tuntas. Dalam kaitannya dengan pemilu, itu artinya masih ada hak elektoral warga negara yang belum terjamin.

Padahal, kontestasi politik sudah di ujung pintu, baik level pemilihan kepala daerah maupun pemilu legislatif dan pemilu presiden. Komisi Pemilihan Umum menyebut ada 6,7 juta dari 152,9 juta masyarakat yang masuk daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada 2018 belum memiliki KTP-E. KTP-E merupakan syarat untuk bisa menggunakan hak pilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 dalam waktu dekat.

Namun, menurut versi Kementerian Dalam Negeri, hanya sekitar 2,2 juta pemilih yang belum memiliki KTP-E. Jika hingga proses penetapan DPT pada 13–19 April mendatang belum memiliki KTP-E atau surat keterangan, mereka dipastikan akan disortir dari daftar pemilih tetap (DPT). Hak pilih mereka potensial hilang dalam pilkada tahun ini yang digelar serentak di 171 daerah.

Kehilangan hak pilih hanya karena kendala administrasi terkait dengan KTP-E jelas merupakan persoalan serius. Jika hal itu tak segera diatasi, pemerintah terkesan tidak mampu menjamin pemenuhan hak dasar warga. Negara dianggap gagal memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilih.

KTP-E bukan sekadar urusan hak pilih semata, melainkan sangat terkait dengan hajat hidup rakyat. Dengan sistem kependudukan yang terintegrasi, KTP-E merupakan identitas tunggal kependudukan yang terkoneksi dengan data keuangan, perbankan, dan jaminan kesehatan.

Itu artinya rakyat yang belum punya KTP-E akan tersingkir dari layanan publik seperti membuka rekening bank, mengurus paspor, dan akses jaminan kesehatan nasional.

Bagi Presiden Joko Widodo, kelalaian semacam itu tidak boleh dibiarkan terjadi dalam pemerintahannya. Dalam rapat kabinet, Presiden langsung memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan jajarannya, baik di pusat maupun di daerah bekerja lebih keras lagi untuk mempercepat penyelesaian perekaman data kependudukan.

Presiden secara gamblang meminta Kemendagri mengadopsi strategi jemput bola dalam pelayanan KTP-E, terutama di daerah yang sangat jauh dan sulit dijangkau karena kendala geografis. Peraturan Menteri Dalam Negeri pun tengah disiapkan untuk percepatan proses ini.

Yang akan diatur dalam permendagri itu ialah batas waktu pembuatan KTP-E di seluruh Tanah Air. Hanya dalam 1 jam pembuatan KTP-E sudah harus beres. Tidak boleh lagi ada alasan-alasan teknis yang mengganjal niat baik Presiden ini.

Namun, aturan tidak cukup tanpa dibarengi komitmen dari aparat pemerintah hingga tingkat kelurahan/desa untuk mempermudah layanan KTP-E ini. Tanpa komitmen, aturan itu hanya garang di atas kertas, tetapi loyo di implementasi.

Selama ini, aturan batas waktu pembuatan KTP-E sudah lumayan cepat. Pada kondisi normal mestinya warga bisa mendapatkan KTP-E dalam sehari sejak proses perekaman, maksimalnya 14 hari sesuai dengan prosedur operasi standar yang dicanangkan Kemendagri.

Jika aturan itu dijalankan, tidak akan ada warga yang tercecer belum memiliki KTP-E. Faktanya, pembuatan KTP-E bukan hanya memakan waktu berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Terang benderang bahwa komitmen pelayanan publik yang baik jauh lebih efektif daripada sekadar aturan.