Bila Parpol Menghendaki

PETA politik masih cair menjelang tenggat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 yang tinggal empat bulan lagi.

Pendaftaran capres dan cawapres pada 4-10 Agustus.

Aturan presidential threshold membatasi jumlah tokoh yang berlaga dalam pilpres.

Hanya partai politik atau gabungan partai politik dengan 20% kursi di DPR atau 25% suara nasional yang bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres.

Sejauh ini, lima partai, yaitu PDIP, Golkar, PPP, NasDem, dan Hanura, mendukung pencalonan Joko Widodo.

Gerindra mencalonkan ketua umum mereka, Prabowo Subianto.

Sementara itu, empat partai lainnya, yakni PAN, PKB, Partai Demokrat, dan PKS, belum menentukan arah koalisi.

PKS dan PAN memberi sinyal merapat ke Prabowo, sementara Demokrat dan PKB lebih condong mendekati Jokowi.

Meski peta politik masih cair, peluang kehadiran poros ketiga dalam pilpres kian mengecil bahkan nyaris tak terdengar lagi.

Akan tetapi, Prabowo tak kunjung dideklarasikan sebagai capres.

Mantan capres pada Pemilu 2014 itu, kini, malah gemar memproduksi pernyataan kontroversial.

Setelah menyebut Indonesia bubar 2030, Prabowo kembali mengungkit kebocoran ribuan triliun rupiah uang negara di luar negeri serta menyebut elite goblok dan bermental maling.

Pernyataan keras yang kerap dilontarkan Prabowo ditafsir sejumlah pihak sebagai upayanya mendongkrak elektabilitas.

Prabowo juga disebut-sebut sedang mengukur diri apakah masih layak berlaga di pilpres.

Bahkan, penyebab mengapa Gerindra belum kunjung mengumumkan Prabowo sebagai capres ditengarai ada kaitannya dengan Pilkada 2018.

Jika calon kepala daerah di Pulau Jawa yang diusung Gerindra berhasil dalam pilkada, Prabowo pun langsung diusung jadi capres.

Ada pula tafsiran lain mengapa sampai sekarang Gerindra belum mendeklarasikan Prabowo sebagai capres.

Disebutkan bahwa Prabowo sedang didorong-dorong sebagian elite internal partai agar ia berperan sebagai orang di belakang layar alias king maker.

Keinginan agar Prabowo menjadi king maker memiliki basis argumentasi yang kuat.

Bukankah sudah ada contoh orang yang diusung Prabowo menang di pilkada?

Prabowo berada di balik kemenangan Jokowi pada pilkada DKI pada 2012, lalu Anies Baswedan pada 2017.

Di tengah santernya keinginan agar Prabowo menjadi king maker itulah mencuat nama mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dalam bursa capres dan cawapres.

Gatot yang resmi pensiun pada 1 April menyatakan kesiapannya untuk bertarung dalam Pemilu 2019 jika memang rakyat menghendakinya.

Gatot resmi pensiun dari militer itu bermakna bahwa ia sudah punya hak memilih dan dipilih.

Ia mempunyai hak yang sama dengan warga sipil lainnya untuk bermanuver tanpa malu-malu lagi menjadi capres.

Apalagi, selama ini sudah bekerja diam-diam relawan yang mendukung Gatot menjadi capres.

Pun, banyak yang menilai Gatot ketika menjadi Panglima TNI sudah bekerja untuk pencapresannya.

Ia ketika menjadi Panglima TNI lebih rajin menyambangi pesantren dan kampus ketimbang asrama prajurit, misalnya.

Tak sedikit pula yang menilai ia 'mengambil manfaat' dari aksi 212.

Tugas berat Gatot selanjutnya tentu saja menaikkan elektabilitasnya dan mulai meyakinkan partai politik sebagai satu-satunya pintu masuk capres.

Dalam konteks ini, Gatot bisa menjadi capres 'bila parpol menghendaki', bukan 'bila rakyat menghendaki'.

Kendati berat, jika dilihat dari rekam jejak Gatot selama menjabat Panglima TNI, peluangnya masih terbuka lebar selama Prabowo belum dideklarasikan sebagai capres.

Apalagi, selain punya kapasitas, Gatot disebut-sebut memiliki dukungan finansial yang mumpuni.

Andai Prabowo tetap maju sebagai capres, toh Jenderal Gatot masih bisa menjadi cawapres.

Siapa pun yang berkeinginan menjadi capres atau cawapres, publik berharap agar manuver mereka menghadirkan atmosfer politik yang sejuk.

Para capres hendaknya belum apa-apa jangan langsung mengedepankan politik identitas yang membelah bangsa atau politik 'dewa mabuk' yang menerjang ke sana-kemari.

Kesejukan politik itu sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi penanam modal yang ingin berinvestasi.

Kontestasi pilpres harus mewartakan sukacita, bukan kecemasan.