ADA secercah harapan, tetapi terbersit pula kekhawatiran. Begitulah ketika kita melihat komposisi wakil rakyat terpilih yang bakal duduk di gedung parlemen lima tahun ke depan. Harapan tentu saja berkecamuk karena lebih dari separuh anggota DPR periode mendatang diisi muka-muka baru.
Di tengah profil dan prestasi yang ditunjukkan DPR selama ini yang dipersepsikan publik kurang elok, kehadiran mereka sangat diharapkan mampu membawa perubahan. Mereka, para debutan, itulah yang kita andalkan sebagai agen perubahan untuk memutus hegemoni para petahana yang mungkin masih akan mempertahankan tabiat mereka. Harapan juga meninggi karena dari 56,6% wajah baru itu, sebagian besar berasal dari kalangan pengusaha. Kita layak untuk berasumsi bahwa dengan latar belakang itu mereka ialah orang-orang yang punya cukup kemampuan ekonomi.
Artinya, mereka datang ke Senayan bukan untuk memenuhi kantong pribadi, melainkan betul-betul ingin mengabdi bagi kepentingan rakyat banyak. Wakil rakyat dari pelaku usaha juga mestinya lebih mengerti persoalan yang melilit bangsa ini, setidaknya dari beberapa sisi, seperti ekonomi dan birokrasi. Karena itu, idealnya, mereka tak perlu proses belajar dan adaptasi yang lama untuk bisa melaksanakan fungsi DPR sesuai dengan konstitusi, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Namun, di tengah harapan-harapan baru itu tetaplah muncul kecemasan. Sebabnya, seperti yang diutarakan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), mayoritas caleg terpilih diperoleh dari praktik politik transaksional pada saat pemilu legislatif lalu. Tidak terkecuali mereka yang berlatar belakang pengusaha.
Dengan logika paling simpel, kita bisa menilai jika untuk masuk ke parlemen mereka memakai cara transaksional, saat di dalam pun mereka akan memilih jalan 'bertransaksi'. Apalagi kalau yang dominan nanti justru watak 'tak mau rugi' ala pengusaha, bukan watak melayani rakyat seperti tujuan semula. Satu lagi yang membuat kita khawatir ialah alih-alih membawa perubahan energi baru di DPR, mereka justru terseret oleh arus perilaku buruk sejumlah anggota parlemen petahana.
Pada titik inilah benih-benih kemalasan dan korupsi mulai disemai sehingga tumbuh dan menjalar ke segala penjuru. Kita jelas tak menginginkan hal itu. Kita percaya sesungguhnya banyak anggota parlemen yang baik. Namun, ibarat gara-gara setitik nila rusak susu sebelanga, perilaku malas dan korup sejumlah anggota DPR telah merusak citra DPR sebagai lembaga. Rakyat sudah muak menyaksikan perilaku korup para wakil rakyat.
Rakyat sudah lelah dengan mereka yang kerap melupakan tugas dan fungsinya. Di antara harapan dan kekhawatiran itulah kepentingan rakyat akan dipertaruhkan. Wajah baru seharusnya tidak menambah panjang daftar anggota parlemen yang gemar dan tak risih menilap uang rakyat. Wajah baru mestinya mampu menyegarkan otak dan nurani parlemen agar kembali memikirkan rakyat.
Pengusaha, politikus, mantan pejabat, atau apa pun latar belakang anggota DPR yang bakal menduduki Senayan nanti, itu tidak akan berarti apa-apa jika mereka tidak memaksimalkan fungsi sebagai wakil rakyat untuk benar-benar mewakili rakyat. Rakyat sudah muak menyaksikan perilaku korup para wakil rakyat. Rakyat sudah lelah dengan anggota dewan yang kerap melupakan tugas dan fungsi mereka.
Berita Lainnya
-
09/8/2025 05:00
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
-
08/8/2025 05:00
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
-
07/8/2025 05:00
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
-
06/8/2025 05:00
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
-
05/8/2025 05:00
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
-
04/8/2025 05:00
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
-
02/8/2025 05:00
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
-
01/8/2025 05:00
ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
-
31/7/2025 05:00
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
-
30/7/2025 05:00
Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
-
29/7/2025 05:00
KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
-
28/7/2025 05:00
KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
-
26/7/2025 05:00
NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
-
25/7/2025 05:00
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
-
24/7/2025 05:00
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
-
23/7/2025 05:00
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.