Eksekusi Zaini

TAK ada keberuntungan bagi Muhammad Zaini Misrin Arsyad selama 13 tahun terakhir ini.

Setelah datang ke Arab Saudi pada 2003, tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Madura, Jawa Timur, itu kemudian ditangkap pada 2005 karena dituduh membunuh majikannya, Abdullah bin Umar Muhammad Al Sindy.

Sejak itu, ia ditahan dan akhirnya mendapat vonis mati pada 2008 karena dinyatakan terbukti bersalah atas pembunuhan tersebut.

Pada Minggu (18/3), Zaini akhirnya dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi, tanpa pengumuman, tanpa pemberitahuan. Zaini mati dipancung dalam kesenyapan.

Langkah pemerintah Arab Saudi melakukan eksekusi secara diam-diam tanpa mengirim pemberitahuan resmi kepada pemerintah Indonesia dan keluarga Zaini itu sontak memantik protes serta pertanyaan dari pemerintah dan publik Tanah Air, kenapa mesti diam-diam?

Bukankah terdapat prinsip tata krama hukum internasional yang menyatakan sebuah negara harus menyampaikan mandatory consular notification atau memberitahukan eksekusi mati, baik pada saat dimulainya proses peradilan dengan ancaman maksimal hukuman mati maupun pada saat eksekusi hukuman mati dilakukan?

Bukankah semestinya Saudi menghormati pula inisiatif-inisiatif pemerintah Indonesia, termasuk lobi-lobi secara resmi yang dilakukan dalam usaha membebaskan Zaini dari vonis pancung?

Mereka tentu tahu sampai Presiden Joko Widodo pun turun tangan dengan tiga kali melobi pemerintah Saudi, salah satunya bahkan memohon langsung kepada Raja Salman saat ia berkunjung ke Indonesia pada Maret 2017.

Namun, alih-alih menerima, Saudi tak sedikit pun menghiraukan permohonan Presiden itu.

Malah lebih kurang ajar lagi, mereka mengeksekusi Zaini tanpa didahului mengirim pemberitahuan resmi.

Boleh saja pemerintah Saudi berdalih mereka tidak meratifikasi konvensi terkait dengan mandatory consular notification itu, tapi tak bisakah mereka menghormati Indonesia sebagai negara sahabat?

Apakah sejatinya yang sedang mereka sembunyikan?

Jangan-jangan memang betul dugaan bahwa proses persidangan kasus yang dituduhkan kepada Zaini itu sarat dengan tekanan dari pemerintah Saudi sehingga eksekusi dilakukan senyap.

Jangan-jangan benar pengakuan Zaini kepada KJRI beberapa tahun lalu bahwa ia telah dipaksa mengakui melakukan pembunuhan itu sehingga ia tetap dieksekusi meskipun proses peninjauan kembali (PK) yang kedua tengah diproses.

Misteri tersebut harus diungkap jika tidak ingin isu ini berkembang menjadi bola liar yang mungkin saja akan merembet pada keharmonisan hubungan kedua negara.

Dengan perspektif itu, kita mendukung langkah Kementerian Luar Negeri yang telah memanggil Dubes Arab Saudi di Jakarta sekaligus menyampaikan nota protes.

Inilah cara elegan untuk menunjukkan kehormatan kita sebagai bangsa berdaulat.

Dalam sudut pandang lain, kasus ini mesti menjadi pembelajaran bagi pemerintah bahwa ketidaktahuan para TKI terhadap hukum dan kelaziman internasional kerap menyebabkan bayangan nikmat yang dijanjikan di negeri minyak berubah menjadi malapetaka.

Karena itu, selain pendampingan, mesti ada pembekalan kepada mereka tentang hukum di negara tujuan dan segala tetek bengek prosedurnya.

Ini juga mesti menjadi refleksi bagi Pemerintah Provinsi Aceh yang kini justru tengah berwacana memberlakukan hukum pancung yang katanya untuk menekan kejahatan pembunuhan.

Data organisasi hak asasi manusia Reprieve menyebutkan terdapat 133 eksekusi di Arab Saudi pada periode Juli 2017 hingga 2018. Jumlah itu hampir mencapai dua kali lipat jika dibandingkan dengan 67 eksekusi pada periode Oktober 2016 hingga Mei 2017.

Hukum pancung di Saudi ternyata tak kuasa menekan kasus pembunuhan, yang terbukti dari meningkatnya eksekusi pancung tersebut.

Itu artinya hukum pancung tak mampu menekan jumlah kasus pembunuhan.

Masih layakkah Aceh mengadopsinya?