Menegakkan Hukum Pemilu

SALAH satu parameter pemilu atau pemilihan kepala daerah yang demokratis ialah sistem penegakan hukum tindak pidana pemilu. Penegakan hukum akan memastikan apakah hasil pemilu atau pilkada berlangsung jujur, akurat, dan tidak ada manipulasi serta sepenuhnya sesuai dengan pilihan rakyat.

Pelanggaran yang selama ini praktis tidak pernah ditegakkan ialah ketentuan tentang penyalahgunaan uang dalam pemilu, yang secara umum disebut sebagai politik uang. Padahal, praktik politik uang itu sudah menjadi kelaziman.

Politik uang itu bisa dalam bentuk mahar politik hingga praktik jual-beli suara yang bertebaran di tengah-tengah perhelatan pesta demokrasi, baik jual-beli suara yang ditujukan agar memilih calon tertentu maupun agar tak memilih calon tertentu.

Politik uang tidak semua dalam bentuk uang, tetapi bisa berupa pulsa hingga token listrik. Calon Wakil Wali Kota Pangkalpinang Ismiryadi, misalnya, membagikan token listrik senilai Rp25 ribu. Polda Babel telah menetapkannya sebagai tersangka.

Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar Pasal 187 A ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Ia diancam dengan pidana penjara minimal 36 bulan dan paling lama 72 bulan, serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Isi pasal itu sendiri berkaitan dengan orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak untuk memengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu.

Penetapan tersangka kasus pidana pemilu ini untuk pertama kalinya dilakukan kepada seorang kandidat dalam rangkaian Pilkada 2018 ini. Langkah kepolisian menetapkan peserta pilkada sebagai tersangka patut diapresiasi karena biasanya pengusutan kasus politik uang hanya sampai pada tataran tim sukses.

Namun, pengusutan kasus ini tentu tidak boleh hanya berhenti pada sang calon wakil wali kota. Publik pun mesti mengawal proses penegakan hukum terhadap tersangka. Polri memang memiliki kebijakan menghentikan sementara proses hukum terhadap peserta pemilu, tetapi tidak untuk pidana pemilu.

Keberanian penegakan hukum pemilu di Provinsi Bangka Belitung ini mestinya digaungkan ke daerah-daerah lainnya. Jangan sampai pasal-pasal pidana yang kuat dalam sistem aturan kita sebatas indah dalam tataran teks, tetapi ompong penerapannya.

Pengungkapan perkara pidana pemilu oleh kepolisian itu juga mestinya menjadi tamparan buat Badan Pengawas Pemilu serta jajarannya yang menjadi leading sector penegakan hukum pemilu.

Merekalah yang seharusnya melakukan penindakan hukum kasus-kasus seperti itu. Apalagi jika mengingat pada empat kasus dugaan mahar politik yang menyeruak di tahap pencalonan Pilkada 2018, Bawaslu menghentikannya dengan alasan tak ada bukti.

Kerja keras Bawaslu tentu ditunggu publik karena semakin mendekati hari pencoblosan, potensi politik uang masih besar. Diperlukan ketegasan dan sikap proaktif para pemangku kepentingan di bidang penegakan hukum pemilu untuk menghadirkan pemilu berkualitas.