Menggugat Pilkada Langsung

SUARA miring terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung kian terdengar nyaring. Pilkada langsung seperti sudah menyimpang arah seperti menyimpangnya reformasi dan demokrasi dari tujuan semula yang suci.

Pilkada langsung ialah perwujudan semangat reformasi. Ia menggantikan pilkada dengan sistem perwakilan lewat DPRD seiring dengan dianutnya demokrasi sebagai panduan bernegara setelah era otoritarianisme Orde Baru berakhir. Pilkada langsung ialah realiasi dari kedaulatan rakyat.

Dari sisi semangat yang melandasi dan tujuan yang hendak dicapai, pilkada langsung jelas baik, sangat baik. Ia menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan di posisi terhormat. Di situ pula prinsip bahwa kekuasan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat erat melekat.

Namun, lain keinginan beda kenyataan. Pilkada langsung hanya menjadi etalase yang memamerkan demokrasi semu. Ia malah menjadi gelaran pesta demokrasi yang menghancurkan nilai-nilai suci demokrasi. Pilkada langsung tak lebih menjadi arena para pemburu kuasa untuk berebut takhta dengan menghalalkan segala cara.

Kalau kita kalkulasi, pilkada langsung boleh jadi lebih banyak mudarat ketimbang maslahatnya. Tengok saja, pilkada langsung kini menjadi arena yang rajin memproduksi kepala daerah berlabel koruptor.

Dengan pilkada langsung, calon kepala daerah harus mengeluarkan uang segunung. Mereka perlu membayar mahar partai politik, uang kampanye, uang saksi, dan beragam pengeluaran lain. Ujung-ujungnya, ketika terpilih, kepala daerah tak risih melakukan korupsi demi membalikkan modal dan mendulang keuntungan.

Uang negara yang dikeluarkan untuk pilkada langsung juga tak sedikit. Belum lagi ongkos sosial yang tak jarang harus ditebus, yakni konflik antarsesama anak bangsa. Pilgub DKI Jakarta 2017 ialah contoh gamblang betapa pilkada langsung telah mencabik-cabik kohesi sosial yang amat sulit direkatkan kembali hingga sekarang.

Karena itu, wajar kiranya suara-suara yang menggaungkan wacana agar kita sebaiknya kembali ke pilkada lewat DPRD. Argumentasi mereka pun seragam dan masuk akal, yakni fakta bahwa pilkada langsung terbukti lebih punya dampak buruk sehingga layak digugat.

Termutakhir, Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan betapa pilkada langsung telah jauh menyimpang dari tujuan semula. Menurut Bambang, politik uang yang mengangkangi pilkada langsung sudah dalam taraf mengkhawatirkan dan membahayakan.

Boleh jadi wacana untuk kembali ke pilkada melalui DPRD terlalu berlebihan. Banyak yang menolak dan menganggap usul itu merupakan langkah mundur dalam demokrasi di Republik ini. Lagi pula, bukankah pilkada lewat DPRD tak menjamin akan steril dari politik uang dan korupsi?

Kita memahami kegigihan mereka yang menentang pengembalian pilkada ke tangan DPRD. Namun, kita juga memaklumi keteguhan mereka yang mengusulkan untuk meninggalkan pilkada langsung. Usul itu sejatinya merupakan autokritik untuk menebalkan kesadaran dan kepedulian kita bahwa pilkada langsung memang terlalu banyak kebobrokan.

Jika elite politik, partai politik, atau calon kepala daerah terus menghalalkan segala cara, jika penyelenggara dan pengawas pilkada justru larut dalam pelanggaran, dan jika rakyat masih permisif dengan politik uang, buat apa pilkada langsung diteruskan? Jika ingin mempertahankannya, tidak bisa tidak kita harus berubah sikap dan tabiat.