Negara Layak Investasi Mencari Investor

ETALASE perekonomian Indonesia terus mendapat polesan hingga makin tampak cemerlang dari luar. Satu lagi survei asing menempatkan Indonesia pada jajaran negara terbaik di dunia untuk menanamkan modal. Menurut survei media US News, Indonesia berada di peringkat kedua sebagai negara paling layak investasi.

Indonesia hanya kalah dari Filipina yang menduduki posisi nomor wahid. Tahun lalu, survei serupa menempatkan Indonesia di peringkat ke-10 sebagai negara layak investasi. Ada delapan faktor yang menjadi indikator, yakni kewirausahaan, stabilitas ekonomi, tarif pajak yang kondusif, inovasi, tenaga kerja terampil, penguasaan teknologi, dinamika, dan tingkat korupsi.

Dari lima negara yang menduduki peringkat teratas, empat di antaranya merupakan negara ASEAN, termasuk Singapura yang berada di posisi ke-5. Sederet prestasi predikat investasi sebelumnya juga diraih Indonesia.

Sepanjang tahun lalu, tiga lembaga terkemuka dunia untuk pemeringkatan utang, yakni Moody's, Standard & Poor's, dan Fitch Ratings, memasukkan dan memperkuat peringkat Indonesia dalam kelompok layak investasi.

Bank Dunia pun menaikkan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia dalam laporan peringkat kemudahan berbisnis, dari posisi 91 untuk proyeksi 2017 ke posisi 72 untuk 2018. Predikat-predikat yang mentereng tersebut didapat melalui serangkaian perbaikan yang cukup masif di berbagai kriteria kemudahan berbisnis.

Namun, sayang, itu belum cukup untuk menyedot penanaman modal yang mampu membuat pertumbuhan ekonomi melaju pesat. Artinya masih ada, bahkan bisa dibilang banyak, hambatan investasi. Salah satu hambatan itu ialah tingkat korupsi. Transparency International baru-baru ini merilis indeks persepsi korupsi negara-negara di dunia untuk 2017.

Indeks Indonesia stagnan di angka 37 dalam rentang skala 0-100. Angka 0 berarti paling korup dan 100 paling bersih dari korupsi. Hasil penilaian Ombudsman RI terhadap 172 dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sedikit banyak turut mengafirmasi rendahnya integritas di Indonesia.

Dalam penilaian yang dilakukan pada Juni hingga Agustus 2017, sebanyak 39,63% aparatur di tingkat kabupaten tidak memahami soal malaadministrasi. Bentuk malaadministrasi antara lain berupa menunda pelayanan, meminta uang kepada masyarakat, dan berlaku diskriminatif.

Masalah berbelit-belitnya birokrasi dalam penanaman modal juga masih mengganjal. Di tingkat pusat, durasi pelayanan memang sudah bisa dipangkas hingga tinggal kurang dari separuhnya. Akan tetapi, di tingkat daerah, proses pelayanan investasi rata-rata tetap mangkrak di durasi lebih dari 6 bulan.

Kerja memberikan kemudahan dalam berinvestasi jauh dari kata selesai. Kalaupun semua hambatan dapat disingkirkan, masih ada tuntutan yang harus dipenuhi. Apakah derasnya arus penanaman modal hingga berujung pada pesatnya pertumbuhan ekonomi benar-benar mengangkat kesejahteraan rakyat secara merata?

Indonesia tercatat sebagai negara dengan pendapatan per kapita US$11.717 atau setara Rp161 juta per orang per tahun. Bila dibagi per bulan, pendapatan per kapita nasional mencapai sekitar Rp13 juta. Faktanya kebanyakan tenaga kerja kita memiliki penghasilan yang masih jauh di bawah angka itu.

Kesenjangan kesejahteraan terhitung masih lebar. Kondisi tersebut sekaligus mengindikasikan hasil pertumbuhan ekonomi selama ini lebih banyak dinikmati kelompok kaya.

Oleh karena itu, tidak cukup hanya mengikis hambatan investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dan kerja juga mesti memperhitungkan manfaat ekonomi yang bisa dirasakan seluruh rakyat. Jangan sampai etalase terlihat mengilap, tapi busuk dan kotor di dalam.