Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
KONSTELASI Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mulai menunjukkan wujudnya. Seperti yang sudah diyakini, Joko Widodo atau Jokowi menjadi magnet terkuat bagi partai-partai politik untuk didukung kembali menjadi presiden negeri ini.
Jokowi kian tangguh sebagai kontestan. Dukungan terhadapnya pada pilpres tahun depan lebih berlimpah ketimbang saat menjuarai kompetisi empat tahun silam. Pada Pilpres 2014 Jokowi hanya diusung empat partai, yaitu NasDem, PDIP, PKB, dan Hanura, dengan kekuatan 37,13% kursi di parlemen.
Namun, kini, kecuali PKB, sudah ada lima partai pengusung Jokowi dengan 51,96% kursi di DPR setelah Golkar dan PPP resmi mendukung. Dukungan itu pun belum final. Masih ada sejumlah partai yang belum menentukan sikap, yang pada akhirnya bukan tidak mungkin merapat juga ke Jokowi.
Artinya, sebagai calon presiden 2019-2024, Jokowi kini punya modal dukungan berlipat untuk melanjutkan kepemimpinannya sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan. Tentu, partai-partai tersebut tidak asal menyerahkan dukungan. Mereka berhitung cermat bahwa Jokowi memang layak didukung.
Prestasi Jokowi yang terbilang apik hingga empat tahun memimpin bangsa ini dan selalu merajai hasil semua survei sebagai kandidat dengan elektabilitas tertinggi ialah bagian dari perhitungan itu. Kita menyambut baik derap partai-partai tersebut yang sudah jauh-jauh hari mendeklarasikan dukungan.
Langkah itu setidaknya membuktikan bahwa mereka punya kepercayaan diri tinggi, sesuatu yang memang dibutuhkan dalam setiap kompetisi. Kecepatan berlandaskan perhitungan matang itu pula sebaiknya kembali dikedepankan untuk segera memilih calon wakil presiden pendamping Jokowi.
Idealnya, pilihan soal cawapres memang sepenuhnya diserahkan kepada capres. Namun, dalam sebuah koalisi, tak ada salahnya partai-partai pengusung ikut serta menggodok dan mengajukan figur terbaik sebagai cawapres. Karena itu, sudah tepat kiranya jika lima partai pengusung Jokowi segera berembuk bersama untuk berkolaborasi memilih cawapres pendamping Jokowi.
Tentu, seperti halnya capres, penentuan cawapres pantang dilakukan asal-asalan. Sederet kriteria harus menjadi pertimbangan. Segudang persyaratan mesti menjadi pijakan. Ia, misalnya, harus pula punya elektabilitas tinggi untuk memperkuat tingkat keterpilihan capres.
Cawapres juga wajib punya basis konstituen dan memiliki rekam jejak yang baik. Kriteria lain, dia haruslah matang, punya visi-misi jangka panjang, bahkan kalau perlu punya kelayakan dan kemampuan untuk menjadi capres di Pilpres 2024.
Bukan saatnya lagi wapres sekadar ban serep presiden. Seperti halnya duet Jokowi-Jusuf Kalla, presiden dan wapres ialah dwitunggal yang saling mengisi dan melengkapi demi optimalnya pembangunan negeri. Kita ingin cawapres untuk Jokowi secepatnya dipilih dan diumumkan.
Dengan pengumuman lebih dini, publik punya gambaran sejak dini perihal siapa yang bakal dipilih nanti. Kita berharap pula partai-partai yang belum bersikap segera menentukan sikap. Partai Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, dan PKB mesti selekasnya mendeklarasikan siapa capres dan cawapres yang diusung.
Dengan begitu, di saat pendaftaran capres-cawapres yang tinggal sekitar lima bulan lagi, rakyat sudah mengetahui anak-anak terbaik bangsa yang akan berkontestasi. Kita berkehendak Pilpres 2019 tidak cuma menyodorkan Jokowi sebagai satu-satunya pilihan.
Pilpres tahun depan harus tetap kental dengan nuansa kompetisi sehat sehingga mesti ada kandidat lain sebagai penantang Jokowi. Pilpres 2019 jangan cuma calon tunggal agar tidak hambar.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved