Bukan Pengabdi Kezaliman

SEJAK awal berdiri, bangsa ini sepakat menjadi negara hukum, negara yang dalam setiap tata kehidupannya dilandaskan pada hukum. Sayangnya, hingga sekarang, hukum justru kerap dilemahkan mereka yang berkewajiban menegakkannya. Ikrar bahwa hukum ialah panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini memang terus digelorakan.

Namun, dalam kehidupan sehari-hari, hukum tak jarang lunglai tiada daya. Begitu banyak fakta yang menunjukkan hukum di Republik ini masih jauh dari harapan publik. Aksioma bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan majal ke atas pun terus menemukan kebenarannya.

Oleh para pelacur keadilan, hukum dijajakan sebagai barang dagangan yang dengan gampang dibeli mereka yang berkuasa dan berpunya. Anggapan bahwa hukum hanya untuk yang punya uang, bukan untuk kaum papa, tampaknya tak mengada-ada.
Harus kita tegaskan, itulah wajah hukum kita.

Wajah yang buram, yang ironisnya terjadi akibat perbuatan cela para penegak hukum. Banyaknya penyelenggara hukum yang ditangkap karena memperjualbelikan hukum merupakan bukti tak terbantahkan betapa memprihatinkannya hukum kita. Hasil survei yang dari tahun ke tahun konsisten menempatkan peradilan sebagai salah satu institusi terkorup ialah pertanda nyata bahwa hukum kita tengah menuju keruntuhannya.

Dalam konteks itulah kita mengamini seruan Presiden Joko Widodo kepada para penegak hukum untuk tidak bermain-main dengan hukum. Dalam pembekalan kepada 1.591 calon hakim di Balai Diklat Mahkamah Agung, Bogor, dua hari lalu, Presiden mengingatkan pentingnya kepastian hukum dan keharusan agar jangan sampai hukum bisa diperjualbelikan.

Presiden benar. Jika tidak ada kepastian hukum, jika hukum bisa diperdagangkan, kepercayaan rakyat dan kepercayaan internasional terhadap institusi-institusi negara kita akan hancur berantakan. Dampak lanjutannya ia akan merapuhkan fondasi dalam membangun kemajuan bangsa yang berkeadilan.

Penegasan dan peringatan Presiden itu pantang dianggap sebagai sambutan seremonial belaka. Oleh jajaran penegak hukum, khususnya para hakim dan calon hakim, ia harus menjadi pijakan dalam memerankan tugas amat luhur sebagai penegak keadilan.

Di tengah kekarut-marutan lingkungan peradilan, memang tidak gampang agar hukum yang tegak lurus bisa dikedepankan, agar kepercayaan rakyat bisa dipulihkan. Betul bahwa tidak semua hakim bermental buruk. Namun, banyak anggapan bahwa lantaran lingkungan peradilan telah begitu busuk, orang yang tadinya baik akan menjadi jahat jika masuk ke sana.

Tentu, kita berharap agar lebih dari 1.500 calon hakim hasil dari seleksi yang diikuti sekitar 30 ribu orang itu bisa menjungkirbalikkan anggapan tersebut. Mereka akan menjalani ujian tersulit dalam hidupnya, jauh lebih sulit ketimbang saat mengikuti seleksi, yakni ujian integritas.

Di lingkungan yang boleh jadi sudah sangat kotor, mereka akan mempertaruhkan harga diri apakah tetap setia pada kejujuran atau sebaliknya, menggadaikan jabatan demi uang. Seperti halnya Presiden, kita ikut mengingatkan kepada para calon hakim untuk tidak mempermainkan hukum.

Di tangan anak-anak muda yang masih bersih itulah perbaikan lingkungan peradilan dipertaruhkan. Jangan sampai mereka yang masih 'suci' mengikuti jejak 'kotor' senior mereka. Tugas hakim amatlah mulia karena di palu mereka keadilan ditentukan. Saking mulianya tugas itu, hakim bahkan disebut sebagai 'wakil Tuhan'. Hakim semestinya menjadi pengabdi keadilan, bukan pengabdi kezaliman.